Polemik Pemindahan Ibu Kota - Soeara Moeria

Breaking

Wednesday, 8 January 2020

Polemik Pemindahan Ibu Kota

Ilzha Aftitah Efrillenia
Oleh : Ilzha Aftitah Efrillenia, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Malang
  
Rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia telah direncanakan selama beberapa dekade, tetapi baru di rencanakan atau di realisasikan oleh Presiden Jokowi pada masa Pemerintahan 2019-2020.

Alasan Ibu Kota Indonesia di pindihkan karena lingkungan. Pada tahun2019 di  Jakarta mencapai tingkat polusi yang lebih tinggi karena kualitas udaranya yang buruk. Kemacetan lalu lintas juga terbilang parah di kota ini, berkontribusi menimbulkan kabut asap hingga membebani ekonomi nasional sekitar Rp 100 triliun per tahun.

Namun, banjir juga bisa dikatakan sebagai masalah yang lebih buruk. Seperti pada awal tahun 2020 ini terjadi bencana banjir di Kota Jakarta penyebabnya adalah hujan yang deras atau nerus menerus dan akibat sampah yang menumpuk di sungai juga di gorong-gorong.

Jakarta dibangun di atas rawa dan dilewati oleh 13 aliran sungai. Kota ini semakin tenggelam oleh banjir hingga 25 sentimeter per tahun. Begitu pula tanggul laut yang dirancang untuk melindungi dataran rendah di utara.
  
Permintaan air minum yang tinggi, sebagian besar diekstraksi dari sumur bawah tanah, juga berkontribusi terhadap fenomena ini. Diperkirakan 95% Jakarta akan terendam banjir pada 2050. Seolah hal itu tidak cukup, gempa bumi dan gunung berapi juga menimbulkan ancaman di Pulau Jawa, karena letak geografis Pulau Jawa yang dekat dengan gunung.

 Jakarta sebagai kota terbesar di Asia Tenggara, akan tetap menjadi pusat kegiatan komersial dan keuangan Indonesia. Ini adalah suatu aglomerasi perkotaan terpadat di bumi, tempat tinggal bagi 30 juta penduduk, dengan 10 juta penduduk di Jakarta Pusat, dan sisanya di daerah-daerah di sekitar kota.

Memisahkan fungsi ekonomi dan administrasi Jakarta dapat menciptakan serangkaian masalah yang berbeda pula. Jika hal itu dapat mengakibatkan sekelompok birokrat elite membuat keputusan yang memengaruhi orang-orang yang jauh dari mereka, baik secara geografis maupun secara sosial ekonomi, karena pemindahan ibu kota itu butuh dana yang tidak sedikit oleh karena itu bisa bekerjasama dengan kemitraa publik-swasta dan investasi swasta.

Kota-kota baru dapat berfungsi jika mereka berlokasi di pusat transportasi, misalnya, tempat orang berkumpul untuk bertukar barang dan ide.
 
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ibu kota baru akan dibangun di atas tanah negara yang ada di dekat kota pelabuhan Balikpapan dan ibu kota provinsi Samarinda. Namun, belum jelas apakah ibu kota baru akan diintegrasikan dengan pusat-pusat kota yang ada, seperti yang saya harapkan, atau apakah kota itu akan dibangun sebagai daerah terpisah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menggambarkan lokasi ibu kota baru yang berada di pusat geografis Indonesia, sebagai lokasi yang "sangat strategis". Namun beberapa minggu kemudian, di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang memproduksi minyak kelapa sawit terjadi kebakaran hutan yang sangat merusak. Pembakaran lahan terjadi hanya sekitar sebulan setelah Presiden Jokowi mendeklarasikan moratorium permanen deforestasi di Indonesia. Kesenjangan antara retorika dan kenyataan ini membuat para pengamat skeptis terhadap klaim yang menyatakan bahwa ibu kota baru akan memberikan kesempatan bagi rehabilitasi hutan di sekitar Kalimantan Timur.

Ada hal lain juga yang bisa di lakukan pemerintah untuk menjaga hutan yang ada di Kota Kalimantan. Misalnya, menggunakan strategi pasif untuk menjaga bangunan tetap dingin di iklim tropis sehingga di ibu kota baru tidak perlu pendingin udara. Hal ini dimungkinkan dengan melihat orientasi bangunan, ventilasi silang, dan langkah-langkah untuk membuat peneduh seperti tenda, atau fasad berlubang.

Pemerintah juga bisa menemukan cara membangun yang mengacu pada cara hidup masyarakat lokal. Desain perkotaan yang peka terhadap air mencari cara yang tepat untuk mengintegrasikan alam di kota, menangkap air di musim hujan, mempertahankannya, memurnikan lahan basah, dan menggunakannya di musim kemarau. Strategi tersebut bisa digunakan untuk mencegah banjir.

Kemacetan, polusi, dan banjir di Jakarta yang mendorong untuk pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan. Menurut saya pemindahan ibu kota boleh saja di lakukan untuk mengurangi bencana yang ada di Jakarta, jika seandainya terus menetap di Jakarta maka akan sangat beresiko untuk sering terjadinya bencana karena struktur geografis yang perlahan sudah hancur. Kalimantan adalah kota yang bagus jika di bangun untuk Ibu Kota Indonesia, karena letak geografis yang bagus dan tempat untuk orang berkumpul dan bertukar ide.  

No comments:

Post a comment