 |
| Hilda Permatasari |
Oleh : Hilda Permatasari, mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Malang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota batu menyelenggarakan rapat tentang tantangan bagi KPU dan peserta pemilu 2019 ialah maraknya kasus politik uang (money politics). Kondisi objektif dilapangan menunjunkkan jika praktek money politics mesih menjamur dimasyarakat bahkan hingga tingkat birokrasi pemerintahan. Pemasalahan ini menjadi perhatian bersama peserta rapat Evaluasi pencalonan anggota DPR Kota Batu pada pemilu 2019, di Hotel Senyum, Jatim Park 3, Kota Batu.
Rapat ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi, permasalahan serta masukan selama tahapan pencalonan pemilu 2019,dengan begitu rapat ini bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan regulasi pemilu yang lebih baik untuk kedepannya.
Wakil Walikota Batu, Bapak Punjul Santosa dalam salah satu keterangannya menyebutkan jika money politics sudah menjadi budaya yang mengakar dalam masyarakat sehingga sulit untuk dihilangkan. Bahkan praktek money politics selalu ada dalam jenjang pemilu, masalah ini bahkan selalu ada dalam pemilu,pilkada,maupun pilkades. Untuk menghadapi masalah ini, perlu adanya langkah konkrit untuk melawannya agar budaya money politics tersebut tidak terus menerus terjadi. Untuk mengatasinya kita perlu memberikan sanksi bagi yang melakukan money politics, disisi lain kita berharap agar proses penegakan hukum berjalan dengan tegas dan substantif.
Selain penegakan hukum diIndonesia kurang tegas sedikit untuk itu pemerintah-pemerintah yang lebih adil harus mempertegas hukum yang berlaku diIndonesia. Penegakan hukum bukan hanya bersifat normatif dan administratif, sebaiknya penegakan lebih mengarah pada aspek substantsi sehingga jalannya pemilu bisa benar-benar bermartabat. Merespon permasalahan money politics ini KPU,Bawaslu, dan Partai Politik sepakat perlu adanya peraturan tegas dan strategi bersama sehingga langkah pencegahan dan penindakan pada pemilu yang akan datang tidak ada praktek money politics yang dapat merusak martabat dan rasa keadilan.
Berbeda dengan masalah money politics pada permasalah ini menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi KPU untuk momen pemilihan legislatif selanjutnya. Permasalahan ini juga disampaikan oleh Bapak Punjul Santoso,beserta jajaran Forkopimda, pimpinan partai politik,komisoner Bawaslu, perwakilan instansi pemerintah tingkat kota batu, perwakilan rumah sakit, dan awak media.
Pertama ialah tentang perlunya sosialisasi lebih pasif pada masyarakat. Meskipun angka partisipasi tinggi namun pemahaman masyarakat tentang pemilumasih rendah. Untuk itu, kedepannya KPU perlu menyusun rencana sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat. Tetapi kita menilai KPU kurang begitu terjun pada masyarakat hingga tingkat RT dan Kampung yang ada didesa masih kurang dan mereka disosialisasikan hanya sebatas kulit saja belum mendalam.
Di waktu yang ada ini seharusnya KPU bisa menyusun harapan kedepannya pada pemilu yang akan datang, mereka juga harus melakukan sosialisasi pada masyarakat agar lebih efektif sehingga ketikan mendekati pemilu tugas KPU tidak berat. KPU juga perlu melakukan penjadwalan untuk berkunjung kedesa-desa untuk melakukan sosialisasi secara mendalam.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota batu menyelenggarakan rapat tentang tantangan bagi KPU dan peserta pemilu 2019 ialah maraknya kasus politik uang (money politics). Kondisi objektif dilapangan menunjunkkan jika praktek money politics mesih menjamur dimasyarakat bahkan hingga tingkat birokrasi pemerintahan. Pemasalahan ini menjadi perhatian bersama peserta rapat Evaluasi pencalonan anggota DPR Kota Batu pada pemilu 2019, di Hotel Senyum, Jatim Park 3, Kota Batu.
Rapat ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi, permasalahan serta masukan selama tahapan pencalonan pemilu 2019,dengan begitu rapat ini bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan regulasi pemilu yang lebih baik untuk kedepannya.
Wakil Walikota Batu, Bapak Punjul Santosa dalam salah satu keterangannya menyebutkan jika money politics sudah menjadi budaya yang mengakar dalam masyarakat sehingga sulit untuk dihilangkan. Bahkan praktek money politics selalu ada dalam jenjang pemilu, masalah ini bahkan selalu ada dalam pemilu,pilkada,maupun pilkades. Untuk menghadapi masalah ini, perlu adanya langkah konkrit untuk melawannya agar budaya money politics tersebut tidak terus menerus terjadi. Untuk mengatasinya kita perlu memberikan sanksi bagi yang melakukan money politics, disisi lain kita berharap agar proses penegakan hukum berjalan dengan tegas dan substantif.
Selain penegakan hukum diIndonesia kurang tegas sedikit untuk itu pemerintah-pemerintah yang lebih adil harus mempertegas hukum yang berlaku diIndonesia. Penegakan hukum bukan hanya bersifat normatif dan administratif, sebaiknya penegakan lebih mengarah pada aspek substantsi sehingga jalannya pemilu bisa benar-benar bermartabat. Merespon permasalahan money politics ini KPU,Bawaslu, dan Partai Politik sepakat perlu adanya peraturan tegas dan strategi bersama sehingga langkah pencegahan dan penindakan pada pemilu yang akan datang tidak ada praktek money politics yang dapat merusak martabat dan rasa keadilan.
Berbeda dengan masalah money politics pada permasalah ini menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi KPU untuk momen pemilihan legislatif selanjutnya. Permasalahan ini juga disampaikan oleh Bapak Punjul Santoso,beserta jajaran Forkopimda, pimpinan partai politik,komisoner Bawaslu, perwakilan instansi pemerintah tingkat kota batu, perwakilan rumah sakit, dan awak media.
Pertama ialah tentang perlunya sosialisasi lebih pasif pada masyarakat. Meskipun angka partisipasi tinggi namun pemahaman masyarakat tentang pemilumasih rendah. Untuk itu, kedepannya KPU perlu menyusun rencana sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat. Tetapi kita menilai KPU kurang begitu terjun pada masyarakat hingga tingkat RT dan Kampung yang ada didesa masih kurang dan mereka disosialisasikan hanya sebatas kulit saja belum mendalam.
Di waktu yang ada ini seharusnya KPU bisa menyusun harapan kedepannya pada pemilu yang akan datang, mereka juga harus melakukan sosialisasi pada masyarakat agar lebih efektif sehingga ketikan mendekati pemilu tugas KPU tidak berat. KPU juga perlu melakukan penjadwalan untuk berkunjung kedesa-desa untuk melakukan sosialisasi secara mendalam.
Kedua ialah efektivitas penyediaan alat peraga kampanye (APK) oleh KPU. Berdasarkan kondisi dilapangan, bahwa APK yang terpasang belum tersebar kebanyak lokasi dikota Batu dan hanya berpusat dijalan-jalan utama. Selain itu parpol juga merasa mempunyai keterbatasan SDM dan biaya untuk pemasangan APK. APK yang disediakan KPU lebih efektif jika memuat informasi semua calon, hal ini ialah pemasangan APK lebih baik difasilitasi oleh KPU, karena parpol sudah sibuk mengurusi persyaratan calon mulai dari kelengkapan administrasi dan lain sebagainya.
Selain dua hal yang dijelaskan diatas yang tersaji dalan rapat evaluasi antara lain tentang persoalan money politics ditengah masyarakat dan keteketegasan pelaksanaan hukum. Ketua KPU Kota Batu akan mendiskusikan masukan ketika pelaksanaan konsolidasi Nasional yang diselenggarakan di jakarta.Dari permaslahan-permasalahan yang ada diatas kita bisa mendapat banyak pembelajarang yang kita dapat tentang masalah-masalah politik dikota Batu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar