 |
| Siva Sudarmanto |
Oleh : SIVA SUDARMANTO, mahasiswa Universitas Islam Malang
Sudah jadi rahasia umum bahwa hubungan antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran memang sudah tidak berjalan dengan harmonis sejak lama. Baru-baru ini hubungan kedua negara ini kembali memanas akibat serangan yang dilancarkan AS yang menewaskan pemimpin militer Iran, Jenderal Qasem Soleimani.
Menilik jauh kebelakang, pada dasarnya hubungan antara As dengan Iran ini pernah Harmonis, tepatnya ketika Iran dipimpin oleh Raja Iran Mohammed Reza Pahlevi. Namun, ketegangan antara kedua negara ini mulai terjadi ketika pada tahun 1979 Revolusi Islam Iran mendaptkan kemenangannya sehingga memaksa Raja Mohammed Reza Pahlevi meninggalkan negaranya.
Ketegangan pertama antara kedua negara ini terjadi berawal ketika AS memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran, hal ini dikarenakan penyanderaan warga negara AS yang berada di Kedutaan Besar AS di Teheran oleh sekelompok mahasiswa radikal Iran selama 444 hari (4 November 1979 – 20 Januari 1981). Sehingga selain pemutusan hubungan diplomatik, AS yang saat itu dipimpin oleh Presiden Jimmy Carter memmberikan sanksi dengan membekukan semua harta kekayaan Iran yang berada di AS (termasuk deposito perbankan, emas, dan properti). Embargo juga tidak luput dilakukan oleh AS terhadap Iran, mulai dari minyak hingga sanksi pengembangan senjata. Setelah sandera dibebaskan pada akhirnya sanksi ini dihapuskan.
Hal tersebut mengartikan bahwa sanksi ekonomi yang di lakukan AS terhadap Iran bertujuan untuk membekukan aset-aset, larangan perdagangan, dan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh Iran. Tujuan adanya sanksi ekonomi ini sendiri jika dijelaskan secara umum adalah untuk membuat negara yang mendapatkan sanksi tersebut menjadi terkucilkan, kehilangan sumber daya dan kekuatan ekonomi, sehingga akhirnya akan tunduk pada aturan internasional atau aturan dari negara yang menerapkan sanksi tersebut.
Pada tahun 1980, AS kembali menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Hal ini terjadi karena pecahnya perang Iran-Irak yang dipicu oleh invasi Irak ke Iran pada 22 September. Pernyataan dari United States Institute of Peace menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan ini dikarenakan Iran dianggap mendukung tindakan terorisme dan berambisi membuat senjata pemusnah massal berupa senjata nuklir. Sehingga isi sanksi yang diberikan berupa pelarangan penjualan senjata dan bantuan apapun terhadap Iran.
Hanya berselang kurang lebih tiga tahun pada masa pemerintahan Ronald Reagan, tepatnya pada 1983 pasca pengeboman markas Angkatan Laut AS di Lebanon. AS kembali mengenakan berbagai sanksi terhadap Iran, termasuk bantuan keunganan dan penjualan senjata kepada negara tersebut. Pinjaman yang diberikan Bank Dunia kepada Iran juga tidak mendapat persetujuan dari AS.
Pada masa pemerintahan Bill Clinton, sanksi ekonomi juga pernah dijatuhkan. Pada masa itu Clinton melarang setipa perusahaan AS untuk melakuka partisipasi dalam pengembangan migas di Iran. Berselang dua bulan kemudian, sanksi bertambah dengan melarang segala jenis perdagangan dan investasi di Iran. Dalam upayanya menekan Iran, Kongres AS sampai harus mengesahkan Iran and Libya Sanctions Act (ILSA) di tahun 1996. Hal ini bertujuan agar perusahaan-perusahaan asing tidak berinvestasi di industri migas Iran yang menjadi sumber pendapatan utama bagi negara tersebut.
Executuve Order 13382 untuk membekukan aset-aset individu yang terkait dengan program nuklir di iran juga dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush. Dalam memberikan sanksinya, Gedung Putih sampai membuat unit khusus dibawah Departemen Keuangan AS. Hal ini bertujuan agar sanksi yang diberikan AS dapat memliki efek yang dahsyat terhadap Iran.
Meski dialog nuklir iran berakhir dengan peluncutan senjata oleh AS, diam-diam mereka masih memiliki konflik dengan negeri paman sam. Demikian juga terhadap israel
Iran dekat dan memiliki keja sama militer dengan libanon. Jika As serikat menyerang sisa persenjataan nuklir yang dimiliki iran, pembalasanya akan membuat pecah perang dunia ke III
Dampaknya
Belum terjadi perang terbuka antarav AS vs IRAN ternyata ketegangan di antara keduanya ternyata menimbulkan ancaman baru bagi perekonomian global. Direktur riset center of reform on economy (CORE) pitter abdullah menilai memburuknya hubungan AS dan iran akan merusak tren sentimen positif di pasar keuangan global yang terbangun pasca kesepakatan perang dagang AS dan Tiongkok.
Perang dengan AS akan membuat ekonomi global lesu karena tingginya harga minyak bumi. Kebanyakan negara-negara asia yang bergantung dengan minyak dinegara teluk akan membuat mereka merana. Salah satunya indonesia. Meski tidak secara langsung hubungan dengan iran, namun sejumlah kerja sama terkait energi akan kandas. Dan menariknya lagi treding topicdunia nomor lima dan tujuh diisi oleh “WWIII” dan “WORLD War 3” memanasnya geopolitik antara AS dan IRAN telah memantik kekhawatiran bahwa perang dunia ke tiga akan meletus.
Menilik jauh kebelakang, pada dasarnya hubungan antara As dengan Iran ini pernah Harmonis, tepatnya ketika Iran dipimpin oleh Raja Iran Mohammed Reza Pahlevi. Namun, ketegangan antara kedua negara ini mulai terjadi ketika pada tahun 1979 Revolusi Islam Iran mendaptkan kemenangannya sehingga memaksa Raja Mohammed Reza Pahlevi meninggalkan negaranya.
Ketegangan pertama antara kedua negara ini terjadi berawal ketika AS memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran, hal ini dikarenakan penyanderaan warga negara AS yang berada di Kedutaan Besar AS di Teheran oleh sekelompok mahasiswa radikal Iran selama 444 hari (4 November 1979 – 20 Januari 1981). Sehingga selain pemutusan hubungan diplomatik, AS yang saat itu dipimpin oleh Presiden Jimmy Carter memmberikan sanksi dengan membekukan semua harta kekayaan Iran yang berada di AS (termasuk deposito perbankan, emas, dan properti). Embargo juga tidak luput dilakukan oleh AS terhadap Iran, mulai dari minyak hingga sanksi pengembangan senjata. Setelah sandera dibebaskan pada akhirnya sanksi ini dihapuskan.
Hal tersebut mengartikan bahwa sanksi ekonomi yang di lakukan AS terhadap Iran bertujuan untuk membekukan aset-aset, larangan perdagangan, dan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh Iran. Tujuan adanya sanksi ekonomi ini sendiri jika dijelaskan secara umum adalah untuk membuat negara yang mendapatkan sanksi tersebut menjadi terkucilkan, kehilangan sumber daya dan kekuatan ekonomi, sehingga akhirnya akan tunduk pada aturan internasional atau aturan dari negara yang menerapkan sanksi tersebut.
Pada tahun 1980, AS kembali menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Hal ini terjadi karena pecahnya perang Iran-Irak yang dipicu oleh invasi Irak ke Iran pada 22 September. Pernyataan dari United States Institute of Peace menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan ini dikarenakan Iran dianggap mendukung tindakan terorisme dan berambisi membuat senjata pemusnah massal berupa senjata nuklir. Sehingga isi sanksi yang diberikan berupa pelarangan penjualan senjata dan bantuan apapun terhadap Iran.
Hanya berselang kurang lebih tiga tahun pada masa pemerintahan Ronald Reagan, tepatnya pada 1983 pasca pengeboman markas Angkatan Laut AS di Lebanon. AS kembali mengenakan berbagai sanksi terhadap Iran, termasuk bantuan keunganan dan penjualan senjata kepada negara tersebut. Pinjaman yang diberikan Bank Dunia kepada Iran juga tidak mendapat persetujuan dari AS.
Pada masa pemerintahan Bill Clinton, sanksi ekonomi juga pernah dijatuhkan. Pada masa itu Clinton melarang setipa perusahaan AS untuk melakuka partisipasi dalam pengembangan migas di Iran. Berselang dua bulan kemudian, sanksi bertambah dengan melarang segala jenis perdagangan dan investasi di Iran. Dalam upayanya menekan Iran, Kongres AS sampai harus mengesahkan Iran and Libya Sanctions Act (ILSA) di tahun 1996. Hal ini bertujuan agar perusahaan-perusahaan asing tidak berinvestasi di industri migas Iran yang menjadi sumber pendapatan utama bagi negara tersebut.
Executuve Order 13382 untuk membekukan aset-aset individu yang terkait dengan program nuklir di iran juga dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush. Dalam memberikan sanksinya, Gedung Putih sampai membuat unit khusus dibawah Departemen Keuangan AS. Hal ini bertujuan agar sanksi yang diberikan AS dapat memliki efek yang dahsyat terhadap Iran.
Meski dialog nuklir iran berakhir dengan peluncutan senjata oleh AS, diam-diam mereka masih memiliki konflik dengan negeri paman sam. Demikian juga terhadap israel
Iran dekat dan memiliki keja sama militer dengan libanon. Jika As serikat menyerang sisa persenjataan nuklir yang dimiliki iran, pembalasanya akan membuat pecah perang dunia ke III
Dampaknya
Belum terjadi perang terbuka antarav AS vs IRAN ternyata ketegangan di antara keduanya ternyata menimbulkan ancaman baru bagi perekonomian global. Direktur riset center of reform on economy (CORE) pitter abdullah menilai memburuknya hubungan AS dan iran akan merusak tren sentimen positif di pasar keuangan global yang terbangun pasca kesepakatan perang dagang AS dan Tiongkok.
Perang dengan AS akan membuat ekonomi global lesu karena tingginya harga minyak bumi. Kebanyakan negara-negara asia yang bergantung dengan minyak dinegara teluk akan membuat mereka merana. Salah satunya indonesia. Meski tidak secara langsung hubungan dengan iran, namun sejumlah kerja sama terkait energi akan kandas. Dan menariknya lagi treding topicdunia nomor lima dan tujuh diisi oleh “WWIII” dan “WORLD War 3” memanasnya geopolitik antara AS dan IRAN telah memantik kekhawatiran bahwa perang dunia ke tiga akan meletus.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar