 |
| Bawaslu Jepara kunjungi desa yang akan jadi lokasi percontohan. |
Jepara, soearamoeria.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara akan melaunching Desa Pengawasan dan Desa Anti Money Politic yang direncanakan pada November tahun ini. Hal itu disampaikan saat kunjungan Bawaslu ke balai desa Sukodono, Tempur, dan Sowan Kidul, Senin (21/10/2019).
Komisioner Divisi SDM Bawaslu Jepara, Abd Kalim menyampaikan ada enam desa yang menjadi percontohan terkait desa anti money politic dan desa Pengawasan yaitu desa Sukodono Kecamatan Tahunan, desa Tempur kecamatan Keling, desa Kemujan kecamatan Karimunjawa, desa Papasan kecamatan Bangsri, desa Sowan Kidul kecamatan Kedung, dan desa Kawak kecamatan Pakisaji.
Komisioner Divisi SDM Bawaslu Jepara, Abd Kalim menyampaikan ada enam desa yang menjadi percontohan terkait desa anti money politic dan desa Pengawasan yaitu desa Sukodono Kecamatan Tahunan, desa Tempur kecamatan Keling, desa Kemujan kecamatan Karimunjawa, desa Papasan kecamatan Bangsri, desa Sowan Kidul kecamatan Kedung, dan desa Kawak kecamatan Pakisaji.
“Setelah melalui hasil seleksi ditetapkan tiga Desa Pengawasan dan tiga Desa Anti Money Politic. sebanyak 6 desa tersebut akan dilaunching pada awal November 2019. Sukodono, Tempur, Kemujan masuk desa anti money politic. Sedangkan Desa Pengawasan adalah Papasan, Kawak, dan Sowan Kidul" ungkapnya.
Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi terdapat potensi dan permasalahan dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. "Program ini pembinaan, pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dalam upaya menolak dan melawan politik uang," terangnya.
Adapun terdekat, Bawaslu akan mengadakan acara dialog publik bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk ikut serta memberi pemahaman warganya tentang larangan politik uang, selain itu juga ada gelar budaya. Ia berharap ke depan desa percontohan ini akan diikuti oleh desa lainnya dalam hal menolak praktik politik uang.
“Desa yang kami pilih bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya money politic. Selain itu juga kesadaran akan pentingnya andil masyarakat dalam mengawasi pemilu. Ini hanyalah sebuah permulaan, tindak lanjutnya adalah masyarakat yang berperan,” paparnya.
Abd. Kalim menuturkan selain launching desa Money Politic dan desa pengawasan, masih ada beberapa kegiatan terkait pendidikan politik yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Jepara hingga akhir tahun nanti. Beberapa kegiatan tersebut di antaranya memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula seperti pelajar, menyemai demokrasi dengan diskusi dengan kelompok perempuan dan gelar budaya.
“Meski pemilu telah usai, kesadaran pengawasan maupun menolak politik uang akan terus kami gaungkan untuk memberi pendidikan politik bagi masyarakat," tandasnya. (sm)
Adapun terdekat, Bawaslu akan mengadakan acara dialog publik bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk ikut serta memberi pemahaman warganya tentang larangan politik uang, selain itu juga ada gelar budaya. Ia berharap ke depan desa percontohan ini akan diikuti oleh desa lainnya dalam hal menolak praktik politik uang.
“Desa yang kami pilih bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya money politic. Selain itu juga kesadaran akan pentingnya andil masyarakat dalam mengawasi pemilu. Ini hanyalah sebuah permulaan, tindak lanjutnya adalah masyarakat yang berperan,” paparnya.
Abd. Kalim menuturkan selain launching desa Money Politic dan desa pengawasan, masih ada beberapa kegiatan terkait pendidikan politik yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Jepara hingga akhir tahun nanti. Beberapa kegiatan tersebut di antaranya memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula seperti pelajar, menyemai demokrasi dengan diskusi dengan kelompok perempuan dan gelar budaya.
“Meski pemilu telah usai, kesadaran pengawasan maupun menolak politik uang akan terus kami gaungkan untuk memberi pendidikan politik bagi masyarakat," tandasnya. (sm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar