Jepara,
SoearaMoeria.Com
Komisi
A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (21/3/2018)
kemarin melakukan kunjungan ke Kantor Panwas Kabupaten Jepara.
Hadir
dalam kegiatan itu Masruchan Samsuri (PPP), Ali Mansur (Nasdem), Fuad Hidayat
(PKB), Romli Hidayat (PAN), Amir Darmanto (PKS), anggota Panwas Kabupaten
Jepara dan tamu undangan.
Masruhan
Samsuri, dalam paparannya menyatakan kehadiran pihaknya ke kantor Panwas Jepara
untuk melihat dan mendengar secara langsung tentang hal-hal berkaitan dengan
yang sudah dilakukan Panwas pada masa tahapan Pilgub.
Panwas
Harus Profesional
“Saya
berpendapat bahwa Panwaslu Jepara cukup berhasil mengawal Pilkada Bupati yang lalu. Ini artinya sudah terbukti
dalam menjalankan tugas pengawasan sehingga perlu ditingkatkan,” aku politisi
PPP ini.
Masrcuhan
menambahkan potensi terjadinya pelanggaran setiap Pilkada pasti ada. Oleh
karena sebagai lembaga penegak hukum pemilu, Panwas harus tetap komitmen dan profesional
dalam menjalankan tugasnya.
Romli
Mubarok menambahkan hal lain. Pada prinsipnya Panwas kata dia harus lebih harus
pintar dan lebih kompeten dibanding KPU. “Karena tidak hanya penyelenggara
namun juga pengawas penyelenggara sehingga Human Resources (SDM) harus
benar-benar memahami peraturan dan undang-undang secara baik,” tandas Romli.
Apa
yang sudah dilakukan Panwas lanjut politisi PAN harus memberikan kepercayaan
kepada masyarakat. “Apakah perangkat yang digunakan dalam menjalankan tugas
sudah sesuai, secara sistematik apakah ada hal-hal yang bisa memudahkan
masyarakat untuk melakukan aduan dan seterusnya,” lanjut Romli
Dalam
kesempatan itu pihaknya menyarankan Panwas Kabupaten Jepara membuat tabulasi
pelanggaran secara sistematis sekaligus penindakannya.
Anggota
Komisi A dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amir Darmanto mengungkapkan di setiap
Panwas Kabupaten/ kota mesti mempunyai persoalan-persoalan yang berbeda.
Yang
perlu diwaspadai masih menurut Amir ialah terkait dengan isu Sara dan hoaks. Di
samping itu Panwas wajib menjaga netralitas, integritas dan profesionalitas adalah
segalanya dan menjadi hal yang sangat penting sehingga kepercayaan masyarakat
terhadap panwas tetap baik.
Adapun
terkait dengan kesadaran masyarakat dalam Pilkada, Jepara lebih dewasa karena
sudah pernah melakukan Pilbup. “Namun kemungkinan terjadinya pelanggaran pasti
ada sehingga perlu adanya pencegahan sebelum melakukan tindakan,” harapnya
kepada komisioner Panwaskab Jepara.
Menanggapi
apa yang disampaikan perwakilan Komisi A DPRD Jawa Tengah, Arifin, Ketua Panwas
Kabupaten Jepara mengatakan kaitannya dengan SDM pihaknya sudah melakukan
rekruitmen panwascam, panwas desa secara baik sesuai regulasi yang ada termasuk
melakukan filterisasi terhadap anggota yang diduga masuk sipol.
Untuk
komposisi tambah Koordintor Divisi Penindakan itu SDM di PPL 60 % sarjana dan
30% perempuan sedangkan Panwascam 90 % sarjana dan 30 % perempuan. Dari segi
kemampuan IT rata-rata bagus dan minimal punya android dan medsos.
“Adanya
daerah yang susah dijangkau sinyal tidak menurunkan semangat Kami dalam
menjalankan tugas memang ada wilayah yang terkendala akibat jangkauan seperti Karimunjawa,”
imbuhnya di dampingi Sujiantoko (Kordiv. PHL) dan Abd. Khalim (Kordiv. SDM).
Kesempatan
itu juga pihaknya menegaskan bahwa netralitas adalah harga mati. Ada pun
persoalan profesionalitas masih bisa dilakukan dengan bimbingan dan pembinaan.
Upaya
pencegahan selalu diutamakan dalam melaksanakan tugas sebelum penindakan
dilakukan. “Dan kami juga mengapresiasi kepada parpol di Jepara yang tertib dan taat aturan,” puji Arifin.
Dan terkait
dengan sistem sudah secara umum tidak ada kendala karena sudah berbasis IT sehingga
membantu mempermudah dan mempercepat pelaporan secara berjenjang.
Usai
dialog kegiatan dipungkasi dengan pemberian kenang-kenangan. Cendera mata
diberikan Masruchan Samsuri (Ketua Komisi A DPRD Jateng) kepada Ketua Panwaskab
Jepara, Arifin. (sm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar