Para Bupati Ini Tolak Full Day School, Ki Entus Susmono: Saya Bupati yang Menolak Apapun Risikonya

Semarang, SoearaMoeria.Com

Demi keberlanjutan Madrasah Diniyah (Madin), Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ), dan Pondok Pesantren (Ponpes) para bupati di Jawa Tengah tegas menolak pelaksanaan Full Day School (FDS). Para bupati ini bahkan turut serta aksi turun jalan bersama masyarkat.

Senin (28/08/17), Bupati Batang Wihaji beserta Wakil Bupati Suyono, turut turun jalan bersama ribuan warga yang tegas menolak penerapan FDS.

Bupati Wihaji mengatakan sangat mendukung tuntutan masyarakat yang menolak kebijakan diberlakukannya FDS.

”Selama ini masyarakat masih menjunjung nilai-nilai yang dipegang. Oleh karena kami menolak FDS,” katanya, seperti dikutip Antara.

Bukan hanya Bupati Batang, Bupati Tegal Enthus Susmono sudah sejak jauh-jauh hari menyatakan sikap dengan tegas menolak FDS.

Bupati tegas menyatakan bahwa di Kabupaten Tegal semua sekolah harus enam hari sekolah dengan jam seperti biasanya. Ia pun siap jika dikatakan melawan kebijakan seorang menteri.

Cium Kaki Presiden

Pada aksi yang dilakukan, Enthus turut orasi bersama 25 ribuan warganya yang menggelar aksi tolak FDS. Bupati Enthus bahkan ikhlas jika harus mencium kaki Presiden Jokowi untuk meminta supaya FDS dibatalkan.

“Di Kabupaten Tegal harus enam hari. Saya siap (dikatakan) melawan (kebijakan) menteri. Saya Bupati pertama yang menolak (full day school), (saya) tidak setuju. Apapun risikonya (menolak),” tegas Bupati yang juga seorang dalang kondang ini.

Senada dengan itu, Bupati Rembang Abdul Hafidz pun tegas menolak pelaksanaan FDS. Bupati yang juga guru madrasah ini menolak FDS dengan alasan uang jajan bertambah.

“Sebenarnya imbas dari penerapan kebijakan ini cukup banyak, salah satunya uang saku yang dikeluarkan orang tua menjadi lebih besar dari biasanya,” ujar Abdul.

Begitu pula dengan Bupati Grobogan, Sri Sumarni. Usai menggelar pertemuan dengan pengurus badan otonom NU, Bupati Sri mengatakan turut menolak FDS. Di Grobogan, katanya, memang ada sekolah yang telah menerapkan, tetapi tingkat SMA/SMK yang wewenangnya berada di tingkat pemerintah provinsi Jateng.

“Saya mendengar suara dari teman-teman di NU. Saya dukung penolakan FDS ini sesuai kondisi di Grobogan,” imbuh dia.

Ini hanya bupati-bupati di Jawa Tengah. Di Jawa Timur dan Jawa Barat serta luar Jawa pun banyak Bupati yang menolak Permendikbud No. 23 Tahun 2017.

Kabarnya, Permendikbud ini akan diganti dengan Perpres. Meskipun berganti aturan, jika isinya sama mengharuskan sekolah delapan jam, pastinya akan mengalami penolakan. (ce)

Sumber: NU Jateng