 |
| Desk evaluasi bersama Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum digelar pada Jumat, 24 April 2026. |
Semarang, soearamoeria.com - Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Semarang, unit strategis di bawah Kementerian Hukum, terus melaju dalam transformasi layanan publik menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Upaya itu terlihat dalam desk evaluasi bersama Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum yang digelar pada Jumat, 24 April 2026.
Momentum ini bukan sekadar formalitas penilaian, melainkan panggung pembuktian bahwa inovasi pelayanan publik dapat tumbuh dari institusi pelatihan yang adaptif dan progresif.
Bertempat di auditorium lantai 2 Gedung A Bapelkum Semarang, suasana evaluasi terasa dinamis. Diskusi berjalan intens, dengan paparan berbasis data dan praktik nyata.
Tim penilai yang dipimpin oleh Dr. Morina Harahap menyoroti berbagai terobosan yang dinilai mampu memperkuat integritas sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik berbasis kebutuhan pengguna.
Transformasi Bapelkum Semarang sendiri bukan perjalanan instan. Lembaga ini sebelumnya dikenal sebagai Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum Jawa Tengah, yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2020.
Kini dengan pijakan tersebut, Bapelkum melangkah lebih jauh. Tidak hanya menjaga integritas, tetapi juga menghadirkan layanan yang responsif, inklusif, dan berbasis teknologi.
Salah satu inovasi yang mencuri perhatian adalah portal terpadu “One Bapelkum Semarang” yang digagas oleh Kepala Bapelkum, Rinto Gunawan Sitorus.
Portal ini dirancang sebagai pintu tunggal layanan, mengintegrasikan seluruh kebutuhan pengembangan kompetensi dalam satu ekosistem digital. Efisiensi dan kemudahan akses menjadi nilai utama yang ditawarkan, menjawab tantangan birokrasi modern yang menuntut kecepatan dan akurasi.
Melalui “One Bapelkum Semarang”, berbagai fitur inovatif dihadirkan oleh para agen perubahan di internal lembaga. Setiap inovasi tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam kerangka besar penguatan corporate university di lingkungan Kementerian Hukum. Pendekatan ini menempatkan pembelajaran sebagai proses berkelanjutan yang berbasis kebutuhan nyata organisasi.
Salah satu inovasi unggulan datang dari widyaiswara, Dr. Muh Khamdan, yang menghadirkan fitur “Konsultasi Widyaiswara Digital”. Terinspirasi dari platform layanan kesehatan digital Halodoc, layanan ini membuka ruang konsultasi daring bagi ASN maupun masyarakat luas terkait pengembangan kompetensi dan konsep corporate university.
Inovasi ini bukan sekadar layanan konsultasi biasa. Data dari interaksi pengguna diolah menjadi basis Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKP), yang kemudian menghasilkan rekomendasi strategis. Mulai dari pembentukan community of interest (CoI), hingga integrasi manajemen pengetahuan melalui dokumentasi tacit knowledge dan repositori best practices, semuanya dirancang untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang hidup.
Dalam skala operasional, capaian ini menjadi semakin menarik mengingat Bapelkum Semarang hanya memiliki 20 pegawai. Namun, dengan sumber daya yang terbatas tersebut, lembaga ini mampu menjangkau 11 provinsi dengan total sasaran 1.406 ASN di lingkungan Kementerian Hukum. Skala dampak yang luas ini menunjukkan bahwa inovasi yang tepat dapat melampaui keterbatasan struktural.
Lebih dari itu, portal terpadu yang dikembangkan juga membuka akses bagi masyarakat umum di bidang hukum. Hal ini menjadi indikator bahwa Bapelkum tidak hanya berorientasi internal, tetapi juga berperan sebagai simpul layanan publik yang inklusif. Interkoneksi antara ASN dan masyarakat menjadi nilai tambah dalam membangun ekosistem hukum yang lebih partisipatif.
Desk evaluasi ini pada akhirnya bukan hanya soal penilaian administratif, melainkan refleksi atas arah baru birokrasi Indonesia. Bapelkum Semarang menunjukkan bahwa transformasi pelayanan publik dapat dimulai dari inovasi sederhana namun berdampak besar. Jika konsistensi ini terjaga, predikat WBBM bukan lagi sekadar target, melainkan konsekuensi logis dari kerja-kerja perubahan yang terukur dan berkelanjutan. (ah)
