Kewarganegaraan Bineka dalam Pribumisasi Islam

Gus Dur, Islam Nusantara, & Kewarganegaraan Bineka.

Judul : Gus Dur, Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka (Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999 – 2001)
Penulis : Ahmad Suaedy
Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama
Tahun terbit : Jakarta, 2017
Jumlah : 526 Halaman

Peresensi : Salfina Nur Imayanti, mahasiswi Fakultas Administrasi Universitas Islam Malang

Kewarganegaraan adalah suatu konsep memperlakukan sama dan setara (equality) bagi seluruh warga negara di suatu Negara dengan mengabaikan perbedaan etnis, agama, sosial, jenis kelamin, dan pandangan politik. 

Buku ini mengungkap visi Presiden Gus Dur dalam keagamaan islam dan dalam sosial politik atau kemasyarakatan, manifestasi, serta relefansinya bagi penyelesaian konflik vertikal atau separatis di Aceh dan Papua dalam masa kepresidenannya. 

Gus Dur selama ini dikenal tokoh humanis yang dalam memutuskan sesuatu selalu didasarkan pada visi humanistiknya. Dalam penanganan konflik separatisme Aceh dan Papua, Gus Dur membalik strategi begitu ia dipilih menjadi presiden, di era sebelumnya yang menuntut kesetiaan kepada mereka dengan pemaksaan dan kekerasan, oleh karena itu masa pemerintahan Gus Dur di balik dengan memberikan keadilan terlebih dahulu baru kemudian menuntut kesetiaan. 

Dasar pemikiran dan argumentasi tersebut berakar dari implikasi pada berbagai teori tentang resolusi konflik, rekonsiliasi tentang negara dan kewarganegaraan, serta pandangan islam tentang kemanusiaan dan kewarganegaraan.
 

Demokrasi pancasila yang menjadi implementasi dari filosofi dan semboyan bhineka tunggal ika dalam prespektif NU. Pancasila melalui bhineka tungkal ika menjadi pengikat sekaligus penjamin keberagaman Indonesia. Pancasila bersifat penting bukan saja bagi landasan kesatuan bangsa Indonesia, melainkan juga sebagai jaminan atas eksistensi dari masing-masing entitas dan komunitas yang berbeda didalam satu kesatuan bangsa. Visi dan praksis Gus Dur tentang pancasila dan juga pandangannya tetang kebhinekaan bersumber dan ber akar dari pengetahuan dan wawasan NU.

Selama menjadi presiden Gus Dur banyak melakukan terobosan ide-ide keislaman dan kehidupan sosial politik untuk demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia. Dalam upaya penyelesaian konflik Aceh dan Papua yang berlarut, presiden Gus Dur membangun kerangka penghormatan terhadap hak-hak kolektif melalui pendekatan kultural dan personal yang menjadi ciri dari kewarganegaraan. 

Pendekatan ini melebihi pendekatan sebelumnya yang formalitik dan prosedural degmatik, yang menggunakan penyeragaman, kekerasan, serta pandangan keislaman yang formalistik. 

Dalam prespektif islam, langkah tersebut mencerminkan realisasi atas ciri terhadap eksistensi masyarakat Aceh dan Papua. Dengan mobilitas yang dimiliki, selain sebagai presiden, sebagai tokoh agama, politik, dan sosial, serta kedekatan personal dengan para tokoh lokal di Aceh dan Papua, presiden Gus Dur memberlakukan kewarganegaraan bhineka.

Buku ini sangat bagus untuk dibaca oleh kalangan mahasiswa dan manyarakat, untuk mengetahui peristiwa sejarah di Indonesia, namun buku ini ada beberapa kata yang sulit dipahami. (*)