 |
| Muktamar Ilmu Pengetahuan (MIP) IV diselenggarakan oleh Lakpesdam PWNU Jawa Tengah bekerja sama dengan UIN Sunan Kudus pada 26–27 Juni 2026. |
Kudus, soearamoeria.com - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2026, perhatian publik biasanya tertuju pada dinamika kepemimpinan organisasi.
Siapa yang akan memimpin menjadi topik yang paling ramai diperbincangkan. Namun, di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kudus, akhir pekan lalu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mengarahkan pada percakapan ke arah yang lebih mendasar: bagaimana Nahdlatul Ulama menyiapkan peta jalan sebagai kekuatan masyarakat sipil keagamaan yang mampu menjawab tantangan abad kedua perjalanannya.
Kesadaran itulah yang melatarbelakangi penyelenggaraan Muktamar Ilmu Pengetahuan (MIP) IV yang diselenggarakan oleh Lakpesdam PWNU Jawa Tengah bekerja sama dengan UIN Sunan Kudus pada 26–27 Juni 2026.
Mengusung tema "Nahdlatul Ulama sebagai Masyarakat Sipil Keagamaan: Konsolidasi Gerakan, Kemandirian Organisasi, dan Transformasi Sosial", forum ini mempertemukan pengurus cabang NU se Jawa Tengah, akademisi, pimpinan perguruan tinggi, pengasuh pesantren, aktivis, dan penggerak masyarakat sipil untuk merumuskan arah penguatan Nahdlatul Ulama sebagai masyarakat sipil keagamaan pada abad keduanya.
Gagasan peta jalan Nahdlatul Ulama kemudian dielaborasi lebih jauh oleh Mustasyar PBNU, Dr. KH. Muhammad AS Hikam. Hikam mengatakan bahwa MIP IV sebagai momentum menyusun arah baru NU memasuki abad keduanya.
Menurut Hikam, tantangan NU saat ini bukan lagi sekadar persoalan regenerasi kepemimpinan ataupun pembenahan tata kelola organisasi.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan organisasi memiliki arah strategis dalam menghadapi perubahan global yang ditandai menguatnya oligarki, disrupsi teknologi digital, krisis lingkungan, serta perubahan struktur ekonomi dan politik.
"Persoalan NU hari ini bukan sekadar krisis manajemen. Yang dibutuhkan adalah paradigma pembebasan yang diterjemahkan ke dalam strategi organisasi. Paradigma itu harus menjadi peta jalan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil pada abad kedua," ujar Hikam.
Menurut Hikam, ukuran keberhasilan NU ke depan tidak lagi ditentukan oleh besarnya jumlah anggota, banyaknya kegiatan seremonial, ataupun kedekatan dengan pusat kekuasaan.
"Keberhasilan NU diukur dari sejauh mana mampu memperkuat masyarakat sipil, membangun kemandirian ekonomi warga, melahirkan ulama-intelektual baru, mengembangkan inovasi pendidikan, serta menjaga demokrasi yang berkeadaban," tegas Hikam yang pernah menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Untuk itu, Hikam menawarkan sejumlah agenda strategis, mulai dari revitalisasi pesantren sebagai pusat inovasi, penguatan ekonomi warga, pembangunan pusat-pusat riset NU, kaderisasi kepemimpinan transformatif, penguasaan ruang digital, hingga diplomasi global berbasis ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.
Seluruh agenda tersebut, menurutnya, menjadi fondasi agar NU tetap relevan sebagai kekuatan masyarakat sipil di tingkat nasional maupun global.
Di titik inilah benang merah MIP IV tampak mengerucut. Jika pada tiga penyelenggaraan sebelumnya forum lebih banyak memetakan persoalan, MIP IV mulai bergerak menyusun arah. Bukan sekadar mendiskusikan tantangan NU, melainkan merumuskan jalan yang hendak ditempuh organisasi memasuki abad keduanya. (ah)
