 |
| Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 208 yang diselenggarakan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Kementerian Hukum, Selasa (2/6/2026). |
Semarang, soearamoeria.com - Semangat belajar dari praktik-praktik terbaik pemerintahan daerah mewarnai penyampaian laporan hasil studi lapangan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 208 yang diselenggarakan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Kementerian Hukum, Selasa (2/6/2026).
Melalui forum tersebut, para peserta mempresentasikan berbagai temuan, pelajaran, serta gagasan inovasi yang diperoleh dari Kabupaten Sumedang sebagai lokus benchmarking yang telah dipelajari secara virtual sejak 12 Mei 2026.
Sebanyak 40 peserta yang berasal dari Jabatan Pengawas atau setara Eselon IV mengikuti rangkaian studi lapangan pada empat organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumedang, yakni Inspektorat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Keempat institusi tersebut dinilai memiliki sejumlah praktik unggulan yang relevan untuk menjawab tantangan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam sesi pelaporan, peserta tidak hanya menyampaikan hasil observasi terhadap program-program yang berjalan. Mereka juga memetakan faktor-faktor keberhasilan, pola kepemimpinan, budaya organisasi, hingga strategi pengelolaan perubahan yang menjadi fondasi lahirnya berbagai inovasi di Kabupaten Sumedang. Pendekatan ini menjadikan studi lapangan sebagai proses pembelajaran yang lebih substantif dibanding sekadar kunjungan institusional.
Hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Sumedang yang selama ini menjadi mitra pembelajaran peserta.
Mereka adalah Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang Dadang Sulaeman, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Arief Syamsudin, Kepala DPMPTSP Kemal Idris, serta Ellan R. Nagari yang mewakili Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Kehadiran para pimpinan lokus memberikan ruang dialog yang memperkaya proses refleksi dan pendalaman lesson learnt peserta.
Berbagai praktik baik yang dipaparkan peserta mencakup penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, integrasi pelayanan publik berbasis digital, pengembangan budaya kerja inovatif, pengelolaan pengetahuan organisasi melalui pendekatan corporate university, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Praktik-praktik tersebut dinilai memiliki nilai strategis untuk diterapkan dalam konteks organisasi yang berbeda.
Widyaiswara Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Semarang, Dr. Muh Khamdan, menegaskan bahwa esensi studi lapangan bukanlah menyalin program yang telah berhasil dijalankan daerah lain.
Menurut dia, peserta harus mampu melakukan proses adaptasi, adopsi, dan replikasi inovasi secara cermat dengan mempertimbangkan karakteristik organisasi, sumber daya, dan kebutuhan masing-masing instansi.
Khamdan menjelaskan bahwa inovasi yang berhasil di suatu daerah tidak selalu dapat diterapkan secara identik di tempat lain. Karena itu, peserta didorong untuk memahami nilai, proses, dan strategi yang melatarbelakangi keberhasilan sebuah program.
Dari pemahaman tersebut, inovasi dapat diadaptasi sesuai kebutuhan organisasi, diadopsi pada aspek yang relevan, dan direplikasi melalui pendekatan yang lebih kontekstual.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kepemimpinan Pancasila sebagai fondasi dalam proses transformasi birokrasi. Kepemimpinan yang berorientasi pada kemanusiaan, gotong royong, keadilan, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan inovasi. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, inovasi sering kali berhenti pada level program dan tidak berkembang menjadi budaya organisasi.
Menurut Khamdan, kepemimpinan Pancasila juga menuntut kemampuan seorang pengawas untuk menjadi teladan dalam membangun kolaborasi, mengelola perubahan, dan memberdayakan sumber daya manusia.
Karena itu, peserta PKP tidak hanya dituntut menghasilkan aksi perubahan, tetapi juga mampu menggerakkan lingkungan kerjanya agar memiliki semangat belajar dan berinovasi secara berkelanjutan.
Dalam diskusi yang berkembang, sejumlah peserta menyampaikan bahwa pengalaman belajar dari Kabupaten Sumedang memberikan perspektif baru tentang pentingnya membangun organisasi pembelajar.
Berbagai praktik baik yang ditemukan tidak hanya menjadi referensi penyusunan aksi perubahan, tetapi juga menjadi inspirasi dalam memperkuat tata kelola organisasi yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Melalui proses benchmarking yang berlangsung selama hampir tiga pekan tersebut, peserta PKP Angkatan 208 memperoleh pembelajaran berharga bahwa keberhasilan inovasi tidak semata ditentukan oleh teknologi atau regulasi.
Keberhasilan itu lahir dari kombinasi kepemimpinan yang visioner, budaya organisasi yang mendukung perubahan, serta komitmen untuk terus belajar. Nilai-nilai inilah yang diharapkan dapat dibawa pulang oleh para peserta untuk diadaptasi, diadopsi, dan direplikasi di lingkungan kerja masing-masing demi mendorong transformasi birokrasi yang semakin berdampak bagi masyarakat. (ik)
