 |
| Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/5/2025). |
Jakarta, soearamoeria.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Ace Hasan Syadzily menilai rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para purnawirawan TNI merupakan langkah yang baik untuk menjaga kebersamaan dalam pemerintahan.
Hal tersebut, kata Ace, setelah adanya aspirasi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Prabowo.
"Bapak Presiden ini kan beliau sangat terbuka dengan siapa pun, termasuk dengan purnawirawan, yang termasuk sahabat-sahabat beliau," ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Maka dari itu, ia mengapresiasi cara Presiden dalam berinteraksi dengan para purnawirawan setelah adanya berbagai aspirasi yang disampaikan.
Hal senada juga disampaikan Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.
Dudung sebelumnya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto membuka peluang bertemu dengan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Presiden, kata Dudung, menganggap aspirasi yang datang bukan sebagai masalah.
"Bahkan beliau (Prabowo) akan beri peluang untuk bertemu mereka-mereka (bertemu forum purnawirawan TNI). Enggak ada masalah," kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).
Menurut Dudung, Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran membawa kepentingan pribadi. Mereka hanya mengatasnamakan nama purnawirawan TNI. Padahal, tidak semua purnawirawan setuju.
“Seakan-akan mewakili purnawirawan TNI. Saya rasa tidak. Jangan kemudian kepentingan pribadi justru mengatasnamakan purnawirawan. Padahal tidak seperti itu,” kata dia.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini mengatakan, ada banyak organisasi purnawirawan. Dia menyebut, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-POLRI (PEPABRI), Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL), dan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU).
Empat organisasi itu, kata Dudung, tidak menyuarakan pemakzulan Gibran. “Nyatanya mereka tidak menyampaikan itu,” kata dia.
Menurut Dudung, Presiden Prabowo Subianto sangat bijak dalam menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI itu. Prabowo, kata dia, meminta forum purnawirawan TNi untuk mengikuti jalur konstitusional.
Ada informasi Presiden akan bertemu dengan purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) dan keluarga besar TNI-Polri dalam acara halalbihalal di Balai Kartini Jakarta, Selasa, pada pukul 16.00 WIB.
Prabowo Subianto, rencananya akan menghadiri acara Halal Bi Halal dengan purnawirawan TNI AD dan keluarga besar TNI-Polri di Balai Kartini Jakarta," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden,Yusuf Permana, dalam keterangannya, Selasa.
Yusuf mengatakan, kehadiran Presiden Prabowo adalah dalam rangka mempererat tali silaturahmi. "Kehadiran beliau di acara ini adalah untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dengan para purnawirawan," ucap dia.
Purnawirawan TNI tengah menjadi sorotan sebagian purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan deklarasi berisi delapan poin, salah satunya adalah tuntutan untuk melengserkan Gibran.
Diketahui, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Delapan pernyataan sikap itu meliputi kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan, mendukung Astacita Presiden Prabowo kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, PSN Rempang, dan kasus serupa.
Selain itu, para purnawirawan juga meminta penghentian tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI, penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945, serta adanya reshuffle kepada beberapa menteri.
Ada pula usulan pengembalian Polri pada fungsi kamtibnas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga pergantian Wapres kepada MPR.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) ceSlamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Menyikapi tuntutan tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menjelaskan sikap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Wiranto, Presiden Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, tetapi presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
"Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," ujar Wiranto dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis lalu. (ik)
