 |
| Rakor penanggulangan kemiskinan kabupaten Blora. (Foto: Humas Blora) |
Blora,
SoearaMoeria.Com
Lantaran
merasa tidak miskin lagi dan malu jika terus menerima bantuan sosial dari
Pemerintah, 44 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)
di Kabupaten Blora atas kemauannya sendiri mengundurkan diri dan dinyatakan
mandiri.
Hal
itu terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan
Kabupaten Blora tahun 2018 yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Rabu
siang (8/8/2018).
Sebagai
bentuk apresiasi, para KPM PKH Mandiri ini pun diberikan piagam penghargaan
dari Pemerintah Kabupaten karena telah berani mengaku tidak miskin lagi dan
mundur dari daftar penerima bantuan sosial, di mana secara otomatis keluar dari
garis kemiskinan.
Pemberian
piagam diserahkan langsung oleh Bupati, Djoko Nugroho didampingi Kepala
Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Republik Indonesia, Muhammad Arif Tasrif, dan Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Blora, H. Arief Rohman.
Yang
diserahkan langsung kepada 3 perwakilan KPM PKH Mandiri yakni Kunarwati asal
Dukuh Tunggaktiyang Desa Sendangrejo, Kartini asal RT 02 RW 01 Desa
Sendangrejo, dan Sri Kundasah asal Dukuh Jenar Desa Karang semuanya dari
Kecamatan Bogorejo.
Di
depan Bupati dan para peserta rakor, Kunarwati menyatakan bahwa dirinya merasa
malu dan merasa tidak pantas menerima bantuan sosial lagi karena hidupnya sudah
berkecukupan setelah semua hutang terbayar dan bisa sawah sendiri hasil kerja
kerasnya sebagai petani. Sedangkan suaminya sebagai tukang kayu.
Sementara
itu, Kartini juga merasa sudah tidak pantas lagi menerima bantuan PKH karena
dirinya sebagai petani telah berhasil dalam menanam cabai dan panen saat harga
naik. Sehingga hasilnya sudah bisa dibelikan sapi untuk diternak.
Begitu
juga dengan Sri Kundasah, ia mengaku bahwa kondisi ekonomi keluarganya sudah
mapan semenjak suaminya bekerja sebagai mandor proyek dan sudah bisa membangun
rumahnya. Sebelumnya, sang suami hanya seorang buruh bangunan. Dirinya kedepan
ingin membuka usaha penjahit.
Mendengar
pengakuan 3 perwakilan KPM PKH mandiri ini, Bupati pun merasa senang dan bangga
kepada para KPM yang telah sadar dengan sendirinya dan berani jujur tentang
kemampuan ekonominya.
“Bagus
sekali ini, terimakasih kepada semua KPM yang mau mundur dari PKH. Saya
berharap ini bisa menjadi contoh untuk masyarakat lainnya. Jangan seperti
kemarin saat PPDB banyak orang mendadak mengaku miskin hanya untuk mendaftarkan
anak sekolah. Justru kejujuran untuk menolak bantuan sosial seperti ini yang
patut dicontoh dan diapresiasi,” ucap Bupati.
Agar
ketiga perwakilan KPM ini bisa hidup lebih mapan lagi pasca menyatakan diri
mundur dari PKH, Bupati pun berjanji akan memberikan bantuan untuk pengembangan
usahanya. Kepada Sri Kundasah akan dibantu alat jahit sekaligus pelatihannya,
kepada Kartini akan dibantu tambahan ternak sapi.
Sedangkan
Kunarwati akan dibantu pompa air agar sawahnya bisa terus ditanami.
“Ini
baru 3, kedepan saya ingin bertemua dengan semuanya. Mereka perlu diapresiasi
dan didorong jangan sampai kembali menjadi penerima PKH,” lanjut Bupati.
Kepala
Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Republik Indonesia, Muhammad Arif Tasrif dalam sambutannya juga merasa sangat
bangga karena di Blora ada anggota PKH yang mundur lantaran sudah merasa mampu.
“Hal
seperti ini patut diacungi jempol. Coba nanti saya minta foto dan sedikit
profil ketiga ibu ini untuk saya muat di Jakarta sehingga bisa menginspirasi
banyak pihak,” ujar Muhammad Arif Tasrif.
