Jepara, soearamoeria.com
Iklim politik Jepara yang kian memanas menjelang pendaftaran calon
Bupati dan Wakil Bupati awal Agustus mendatang membuat Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jepara
bersikap. Kedua organisasi berbendera hijau itu memberikan empat rekomendasi.
Rekomendasi yang terangkum dalam komunike bersama gerakan moral
tersebut disampaikan di depan ribuan kader dan pengurus organisasi hingga
tingkat ranting, organisasi/ badan otonom, Forum Kordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopinda), tokoh agama dan masyarakat dalam acara halal bi halal NU dan
Muhammadiyah di Pendopo kabupaten Jepara, Ahad (17/7/16).
Rekomendasi itu didasari keyakinan kedua organisasi bahwa integritas
politik harus dikedepankan sehingga menghasilkan produk politik yang sesuai
dengan kehendak rakyat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sebab proses
politik bukan hanya milik elit partai politik tapi milik rakyat.
“NU-Muhammadiyah meminta kepada KPU Jepara bekerja sama dengan
penegak hukum (KPK, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) mengadakan rekam
jejak Cabup dan Cawabup Pilkada 2017 mendatang,” kata Wakil Ketua PCNU Jepara
Hisyam Zamroni, membacakan rekomendasi pada acara yang kali pertama sepanjang
sejarah antara PCNU dan PD Muhammadiyah ini.
NU dan Muhammadiyah juga mensyaratkan tujuh kriteria Cabup dan
Cawabup. Calon yang layak harus mempunyai sikap religius, amanah, jujur,
berkarakter, berbudaya dan mempunyai intelektualitas yang mumpuni, dan kapabel
untuk kemaslahatan umat. Untuk bisa memunculkan calon seperti itu, Diminta pula
agar partai politik mengusung calon Cabup dan Cawabup yang sesuai dengan
kondisi riil di Jepara.
Selanjutnya, NU dan Muhammadiyah akan turut mengawal semua tahapan
dalam Pilkada. Hal yang sama juga diminta dilakukan oleh seluruh warga Jepara.
Dalam memilih calon harus aktif dan selektif.
Ketua PD Muhammadiyah Jepara, H. Fachrurrozi menegaskan, perilaku
dan kehidupan politik harus dipraktikkan dengan santun. Dalam kaitannya dengan
kontestasi politik pada Pilbup mendatang, partai politik harus menyiapkan kader
yang terbaik.
“Bagi yang sudah dicalonkan, untuk menarik para pemilih maka harus
dilakukan secara elegan,” jelasnya.
Ia juga berpesan agar partai politik, ormas, dan LSM tidak
berjalan di tempat. Semuanya harus bergerak untuk sama-sama membangun Jepara
dan menyelesaikan sejumlah persoalan seperti penyakit masyarakat dan bidang
pendidikan.
“Jika kita tidak turut bergerak, akan sulit hanya mengandalkan
Pemkab Jepara,” tegasnya.
Fachrurrazi menceritakan jika halal bi halal perdana
NU-Muhammadiyah tersebut dilandasi atas pemikiran dan tujuan yang sama. Yakni
demi ketenteraman masyarakat dan demi Jepara yang lebih baik, aman dan sentosa.
“Tiga malam kita (PCNU dan PD Muhammadiyah, red) duduk bersama hingga pukul
02.00 malam membahas soal Jepara sehingga menghasilkan komunike itu,”
ungkapnya.
Ketua PCNU Jepara, KH Hayatun Abdullah Hadziq menyatakan jika NU
dan Muhammadiyah mau tidak mau harus menentukan nasib Jepara. Sebab tidak bisa
nasib Jepara hanya disangga oleh Bupati Ahmad Marzuqi dan Wakil Bupati
Jepara Subroto. “Kenyataannya selama lima tahun masih saja seperti ini,” katanya.
Kiai yang kerap disapa Gus Yatun juga banyak mengkritisi iklim
politik yang memanas jelang Pilbup Jepara. Menurutnya, daripada membicarakan
satu sama lain di belakang sehingga menjadi fitnah, lebih baik duduk dan
membahas masalah bersama-sama. Jika ingin Jepara selamat dan maju syaratnya
harus bersatu, damai dan rukun.
“Jika tidak, kepentingan umat terbengkalai. Kemunafikan terjadi
jika meski terlihat duduk bersama tapi sebenarnya tercerai berai. Terlebih akan
ada provokator yang mengambil kesempatan itu. Paling-paling juga ia meminta
proyek,” tandasnya menyindir.
Sementara itu, Rais Syuriyah PCNU Jepara KH Ubaidillah Noor Umar
menyampaikan NU dan Muhammadiyah sudah sepakat untuk bersama-sama membangun
umat. Hal yang sama diharapkan dilakukan pemerintah.
“NU dan Muhammadiyah sudah sepakat. Jika Bupati tidak memberikan
manfaat yang sama kepada masyarakat, awas saja. NU dan Muhammadiyah siap
melakukan mosi tidak percaya,” tutur Mbah Ubed.
Kesepakatan dan kesepahaman antara PCNU dan PD Muhammadiyah Jepara
tersebut selanjutnya akan disampaikan ke struktur kepengurusan yang lebih
tinggi. Sehingga bisa dicontoh di semua tingkatan dan di semua daerah. Adapun
rekomendasi yang ditandatangi oleh PCNU dan PD Muhammadiyah beserta organisasi/
badan otonom masing-masing tersebut akan dilayangkan ke semua unsur yang terlibat
dalam Pilkada serentak. (adi)
