Pembinaan desa anti politik uang di Karimunjawa. (Istimewa) |
Sujiantoko mengatakan politik uang adalah isu besar yang seakan membudaya di masyarakat, namun hal ini tidak serta merta tidak dapat dikurangi. Bawaslu akan terus memberikan pembinaan ke masyarakat desa terlebih pada Desa Karimunjawa. Karimunjawa adalah desa mitra Bawaslu sebagai desa anti poltik uang diharapkan masyarakat berpartisipasi dalam memerangi politik uang. Masyarakat desa yang turut menjadi pengawas partisipatif guna menimimalisasi terjadi politik uang adalah langkah agar demokrasi tak tercederai .
“Diharapkan masyarakat berpartisipasi membumikan pengawasan partisipatif untuk mensukseskan pengawasan Pemilu/Pilkada,” kata Sujiantoko.
Hadir Ketua Bawaslu Jateng, Bawaslu Jepara, Camat, Polsek, Danramil, Pos TNI AL, Pol Airud, Carik, organisasi kepemudaan, BPD, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan pemilih pemula.
Dalam acara yang digelar di balai pertemuan Desa Karimunjawa itu Sujiantoko menjelaskan dengan mengurangi politik uang, demokrasi berjalan dengan baik dan masyarakat dapat memilih pemimpin yang baik pula. Menurutnya penelitian menyebutkan bahwa politik uang berpotensi mengakibatkan pemimpin korupsi. Hal ini lantaran dengan politik uang menjadikan biaya politik tinggi, sehingga korupsi sebagai alat mengembalikan biaya modal.
Desa Karimunjawa merupakan salah satu desa mitra Bawaslu Jepara yang secara resmi dideklarasikan bertajuk desa anti politik uang. Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga itu mengatakan akan meluaskan pembinaan di area Kecamatan Karimunjawa, yakni Desa Kemojan. Hal ini sebagai upaya meluaskan sosialiasasi agar masyarakat memahami dan semakin banyak masyarakat yang turut serta dalam upaya pencegahan pelanggaran pilkada dan menolak politik uang.
“Harapan meluaskan pembinaan agar semakin banyak pengawas partisipatif untuk meminimalisasi politik uang,” ungkapnya.
Peserta ikuti pembinaan desa anti politik uang. (Foto: Istimewa) |
Menuruntnya politik uang juga tidak bagus untuk pembangunan bangsa karena harus mengembalikan biaya politik. Dari itu terjadi transaksi yang mengakibatkan pembangunan tidak sesuai harapan, lantaran terdapat penyunatan biaya. Ia mengatakan terhadap pemimpin yang melakukan politik uang dan masyarakat ikut suksesi hal tersebut, maka masyarakat harus turut bertanggunjawab karena secara tidak langsung ikut andil didalam terperosoknya pemimpin tersebut.
“Untuk itu Bawaslu melakukan kegiatan pembinaan agar masyarakat paham,” jelasnya.
Ia melanjutkan tidak semua orang berani mau melaporkan kepada Bawaslu, namun masyarakat dapat menjadi orang yang tidak mau menerima politik uang. Menolak ini sudah membantu mensukseskan pemilihan yang adil. Dari hal tersebut masyarakat sudah mencegah terjadi politik uang dan memilih pemimpin berdasarkan visi, misi dan program calon. Dari itu diharapakan tercipta proses Pemilu semakin baik dan mendapatkan pemimpn yang baik.
Pemerintah Desa Karimunjawa yang diwakili Carik Ngatiman memberikan dukungan atas upaya Bawaslu dalam meminimalisasi atau menolak politik uang. Ia berharap Bawaslu selalu berkesinambungan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, karena hal tersebut dirasa sangat bermanfaat bagi warganya. Harapannya pemilu yang akan datang berjalan dengan lancar termasuk pemilihan petinggi di Desa Karimunjawa. “Kami selalu mendukung apa yang menjadi niat Bawaslu Jepara,” ungkap Ngatiman. (sm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar