Rumadi Ahmad: Peran Serta Masyarakat Antisipasi Lost Generation

 

Diskusi terbatas bersama Fasih Foundation di Jepara.

Jepara, soearamoeria.com - Pandemi covid 19 telah  meluluhlantakkan peradaban manusia di hampir semua bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, transportasi, konstruksi, pariwisata, pendidikan bahkan agama. Namun, masih diselamatkan  peradaban teknologi informasi, dan telekomunikasi.

Hal itu disampaikan Rumadi Ahmad dalam diskusi terbatas Antisipasi Lost Generation dan Adaptasi Kenormalan Baru di Bidang Pendidikan yang diselenggarakan Fasih Foundation di Joglo Kopi Deplok Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara pada Sabtu (12/9/2020).

"Kita tidak sendiri. Ada sekitar 200 negara yang terdampak pandemi Covid-19. Ada negara yang ketat menerapkan protokol kesehatan hingga laju ekonominya anjlok, ada yang menerapkan herd immunity sehingga angka kematian tinggi. Negara kita lebih moderat dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar," kata Ketua Lakpesdam PBNU kelahiran Jepara.

Lebih lanjut ia menjelaskan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan perang melawan pandemi global covid-19. Partisipasi masyarakat ini sangat penting untuk menghadang laju ketidakpercayaan  kepada pemerintah yang dihembuskan pihak yang ingin mengail di air keruh.

Pihaknya yakin dengan peran serta masyarakat, terutama di bidang pendidikan, lost generation bisa diantisipasi dan diminimalisir. Orang kampung seperti kita sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Selalu punya solusi  alternatif yang solutif dan konstruktif. 

"Ketika pemerintah mempunyai kebijakan menutup sekolah dan melalukan pembelajaran jarak jauh, kita di kampung masih bisa belajar tatap muka secara terbatas di rumah kiai atau musholla," kata Rumadi yang juga tenaga ahli kantor sekretariat presiden.

"Kalau sekedar ta'lim, mungkin mbah google lebih jagoan. Tapi pendidikan anak-anak kita juga membutuhkan pembentukan karakter dan budi pekerti," sambung Rumadi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi  menyoroti besarnya anggaran pendidikan 20 persen yang tidak  merembes ke pendidikan pesantren, madrasah diniyah, dan TPQ.

"Pemerintah telah menganggarkan bidang pendidikan sangat besar. Maka pelaksanaan anggaran pendidikan ini harus kita awasi bersama," ujar Fathan. 

"Kader muda NU, baik Lakpesdam, LTN NU, RMI, PMII  maupun Rijalul Ansor harus bisa menganalisis anggaran. IPNU-IPPNU juga harus belajar mengenai kebijakan publik bidang pendidikan. Ke depan saya minta Fasih Foundation memfasilitasi pelatihan analisa kebijakan publik dan anggaran pembangunan," kata Wakil Ketua DPP PKB Bidang Keuangaan dan Perbankan.

Salah seorang peserta diskusi terbatas, Gus Adib Khoiruzzaman menawarkan solusi pendidikan di masa pandemi dan saat pelaksanaan new normal.

"Pemerintah perlu mengadopsi program pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan kiai-kiai kampung, yaitu pemberdayaan mushola," kata Wakil Ketua PCNU Jepara ini.

"Di samping mengaji, di musholla bisa dijadikan sanggar belajar dengan pendampingan dari mahasiswa atau guru di sekitar mushalla," pungkas dosen UNISNU ini. (za)