 |
| Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di lingkungan Pusdiklat BPS pada 18–23 September 2026. |
Semarang, soearamoeria.com - Layar komputer menjadi titik temu 10 kepala subbagian umum Badan Pusat Statistik dari sejumlah wilayah Indonesia. Papua, Maluku Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara hingga sejumlah provinsi di Sumatera hadir dalam satu ruang virtual. Mereka mengikuti rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di lingkungan Pusdiklat BPS pada 18–23 September 2026.
Dari ruang Widyaiswara Balai Pelatihan Hukum Semarang, Dr. Muh Khamdan memandu pembelajaran melalui layar. Ia tidak hanya berbicara tentang bagaimana pekerjaan dikendalikan, tetapi juga bagaimana pekerjaan birokrasi berakhir sebagai sesuatu yang dirasakan masyarakat. Bagi pengawas, pekerjaan tidak selesai ketika dokumen ditandatangani.
Pertanyaan tentang pelayanan publik kemudian menjadi pusat diskusi. Bagaimana layanan berbasis digital dirancang agar tidak sekadar terlihat modern? Bagaimana pengawasan dilakukan sebelum masalah membesar? Bagaimana anggaran memastikan sebuah program menghasilkan manfaat? Dan bagaimana komunikasi membuat masyarakat memahami layanan yang sebenarnya tersedia untuk mereka?
Dr. Khamdan menghubungkan pertanyaan tersebut dengan sejumlah aspek pembelajaran, mencakup perancangan kegiatan layanan publik berbasis digital, manajemen pengawasan, manajemen mutu, perencanaan penganggaran keuangan, dan strategi komunikasi. Kesemuanya ditempatkan sebagai satu rangkaian, bukan pekerjaan yang berjalan sendiri-sendiri.
Namun persoalan birokrasi tidak selalu berada di depan layar komputer. Di lapangan, kondisi geografis dapat menentukan seberapa mudah sebuah layanan dijalankan. Uswatun Hasanah dari BPS Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, membawa pengalaman itu ke ruang diskusi.
Uswatun menceritakan pemanfaatan platform integrasi pendataan dan sensus di tengah karakter wilayah dengan topografi beragam. Teknologi menjadi penting, tetapi pengalaman lapangan menunjukkan bahwa sistem tetap harus berhadapan dengan jarak, medan, dan kondisi masyarakat yang tidak seragam.
Cerita lain datang dari Kalimantan Utara. Frizka Fauzia Azmi dari BPS Kabupaten Tana Tidung mengusulkan persoalan tata kelola pengukuran kinerja pegawai dan instansi sebagai bahan aksi perubahan. Ia membayangkan pengawasan yang dapat dipantau melalui dashboard secara realtime.
Dashboard tersebut bukan sekadar layar penuh angka. Di balik gagasan itu terdapat kebutuhan untuk mengetahui lebih cepat apakah kinerja bergerak sesuai arah, bagian mana yang membutuhkan perhatian, dan tindakan apa yang harus dilakukan sebelum persoalan berkembang.
Dari Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Suci Hikmayati membawa gagasan berbeda: “Statistik Tanggap dan Ramah”. Ide itu diarahkan untuk menjawab permintaan data masyarakat sekaligus memperkuat pemahaman bahwa BPS merupakan sumber data yang terpercaya dan terintegrasi secara nasional.
Sementara Dede Apriyawan dari Mesuji, Lampung, dan Sabri dari Palu menyoroti persoalan indikator kinerja. Mereka mengembangkan pendekatan SMART agar ukuran keberhasilan tidak berhenti pada daftar pekerjaan yang telah dilakukan, tetapi memiliki sasaran yang jelas dan dapat diukur dampaknya.
Ragam gagasan itu memperlihatkan wajah lain birokrasi: persoalan pelayanan ternyata sangat dekat dengan detail pekerjaan sehari-hari. Data, dashboard, indikator, anggaran, komunikasi, dan pengawasan pada akhirnya bertemu pada satu pertanyaan, apakah masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik?
Rangkaian pembelajaran agenda ketiga ini menjadi pengantar menuju penyusunan rencana aksi perubahan. Para peserta tidak hanya membawa catatan dari kelas, tetapi juga persoalan nyata dari unit kerja masing-masing. Persoalan itulah yang kemudian dipaksa untuk diterjemahkan menjadi gagasan perubahan yang lebih terukur.
Di ruang virtual tersebut, jarak geografis seolah menyusut. Pengalaman dari wilayah dengan medan yang menantang bertemu dengan gagasan digital, pengawasan realtime, dan indikator kinerja yang terukur.
Tantangan berikutnya justru berada setelah kelas berakhir, yaitu memastikan gagasan tidak berhenti sebagai presentasi, tetapi berubah menjadi perbaikan layanan yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Di situlah kepemimpinan pengawas diuji. Bukan dari seberapa banyak pekerjaan selesai, melainkan dari seberapa berarti perubahan yang ditinggalkan. (ah)
