Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Melalui Evaluasi Kebijakan Publik - Soeara Moeria

Breaking

Wednesday, 8 January 2020

Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Melalui Evaluasi Kebijakan Publik

Kebijakan Publik
Judul Buku : Kebijakan Publik 
Penulis : Hayat,S.Ap.,M.Si.
Penerbit : Intrans Publishing
Tebal : 134 halaman
ISBN : 978-602-6293-52-7
Peresensi : Fajar Trianto, mahasiswa Universitas Islam Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Negara.
 
Kebijakan Publik sudah tidak asing lagi didengar dikalangan masyarakat Indonesia, bahwasannya Kebijakakan Publik sudah menjadi bagian dari dalam pemerintahan Indonesia. Pada tahun 2018, telah hadir sebuah buku yang berjudul Kebijakan Publik. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan kebijakan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai wewenang di dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan dan kepentingan masyarakat bersama.
   
Buku ini memiliki tiga unsur yang sangat penting agar kebijakan Publik di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tiga unsur itu yaitu Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi. Kebijakan seringkali gagal karena tidak adanya salah satu dari ketiga unsur itu. Evaluasi menjadi pola yang sangat penting dalam mengetahui apakah kebijakan yang sudah diimplementasikan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Reformasi kebijakan juga selalu melekat didalam proses kebijakan publik dan dapat menentukan apakah kebijakan itu dapat dilanjutkan atau tidak. Sedangkan Formulasi selalu diawali dengan proses pengamatan, penelitian, pengkajian dan menganalisis sebelum rumusan Kebijakan itu ditetapkan. Jadi dalam proses kebijakan publik, ketiga hal tersebut saling berhubungan dan saling berpengaruh satu sama lain.
   
Buku ini juga menjelaskan tentang Penilaian Kinerja. Mulai dari pengertian, konsep, pengukuran kinerja, dan model penilaian kinerja. Penilaian Kinerja itu sendiri seperti proses perencanaan, mengorganisasi, meninjau, mengevaluasi dan menilai kinerja dengan tujuan meningkatkan produktivitas. Penilaian Kinerja merupakan salah satu faktor yang penting untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan dan jika penilaian kinerja itu tidak berjalan dengan baik maka akan menghasilkan kinerja dan output yang tidak baik pula.

Konsep penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik yaitu : Responsvitas (responsiveness), Responsibilitas (responsibility) dan Akuntabilitas (accountability). Kunci sukses dari reformasi dalam kebijakan publik adalah salah satunya dengan melakukan penilaian kinerja.  Penilaian kinerja pelayanan publik diilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia didasarkan atas berbagai kondisi dan situasi yang memungkinkan semuanya berjalan dengan baik. Sistem penilaian yang baik akan memacu kinerja sesua dengan tujuan dan target yang sudah ditentukan
   
Disisi lain, buku ini menjelaskan tentang Reformasi Birokrasi. Memahami makna reformasi memang tidak bisa terlepas dari makna perubahan yaitu perubahan terhadap tatanan pemerintahan menjadi lebih baik dengan pelayanan publik yang professional, akuntabel, dan transparansi. Perubahan yang terus melangkah maju akan merubah sistem menjadi jauh lebih baik. Di bab ini juga terdapat banyak strategi untuk mencapai Reformasi Birokrasi yang lebih baik dan sesuai dengan harapan.
   
Selanjutnya yaitu Pelayanan Publik yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada rakyak atau masyarakat sebagai upaya pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pengajaran, pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Pelayanan publik juga menjadi salah satu penentu apakah pemerintah di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum. Dan konsep pelayanan publik memang tidak bisa terlepas dari kebutuhan masyarakat. Berbagai kasus tentang pelayanan publik masih menjadi tantangan pemerintah saat ini. Pelayanan publik dikatakan berhasil dan sukses ketika masyarakat merasa puas dan nyaman dengan pelayanan tersebut.
   
Ada lima prasyarat yang perlu dipenuhi untuk miningkatkan pelayanan publik dalam Good Governance. Pertama, mendorong masyarakat untuk ikut ambil bagian dari proses pengambilan keputusan, baik secara langsung atau tidak. Dua, mengupayakan adanya saling kepercayaan diantara masyarakat dan pemerintah. Ketiga, kemampuan untuk menyikapi setiap masalah yang timbul. Keempat, profesionalisme. Kelima, akuntabilitas dari setiap kebijakan publik.

Kelebihan :
Buku ini sudah jelas untuk menerapkan Kebijakan Publik didalam konsep Pelayanan Publik. Pada buku ini juga menerangkan banyaknya teori atau pendapat dari berbagai para ahli agar pembaca mengetahui banyak definisi yang berkaitan dengan isi materi dalam buku ini.

Kekurangan :
Kekurangan pada buku ini mungkin tidak terlalu banyak, hanya beberapa yang paling menonjol adalah sedikitnya contoh disetiap pembahasan dan buku ini terlalu terpaku pada materi.

No comments:

Post a comment