Kebijakan Publik atau Kebijakan Pribadi? - Soeara Moeria

Breaking

Monday, 20 January 2020

Kebijakan Publik atau Kebijakan Pribadi?

Lathifaturrodiyah
Oleh : Lathifaturrodiyah, mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang

I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra resmi menjadi Direktur Utama PT. Garuda Indonesia yang biasa disapa Ari Askhara. Ia menggantikan Pahala Mansury yang dicopot jabatannya sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Ari Askhara bukan orang baru di Garuda Indonesia sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia ia menjabat sebagai direktur keuangan perusahaan tahun 2014.

Ditetapkannya Ari Askhara sebagai Direut Garuda Indonesia pada Rabu (12/9/2018) pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang di gelar oleh Garuda Indonesia yang menjadi salah satu agenda pergantian direksi.

Ari Askhara menjadi dirut Garuda Indonesia setahun lebih. Sejak awal Garuda dipimpin oleh Ari Askhara ada kebijakan yang mengganjal menurut beberapa karyawan Garuda Indonesia seperti perombakan jabatan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur sebelumnya dan juga di awak kabin Ari Askhara dengan mudah menggantikan seseoran, menunjuk seseorang untuk menjabat di perusahaan. Jadi apa yang diucapkan oleh Ari Askhara itulah yang menjadi peraturan bukan peraturan yang telah diatur sebelumnya.

Dan juga sejak Ari Askhara menjadi dirut Garuda Indonesia muncul permasalahan-permasalahan yang menimpa maskapai. Dari pemolesanlaporan keuangan yang mana mempercantik laporan keuangan di 2018 yang dirasa menjanggal lantaran peninngkatan yang sangat drastis. Yang paling heboh dan bikin geger yakni melakukan penyelundupan moge HarleyDavidson dan sepeda Brompton. Yang mana penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton, ini dilakukan lewat pengiriman pesawat baru dari Toulouse, Prancis, ke Bandara Soekarno Hatta. Kemudian Erick Thohir sebagai mentri BUMN mencopot jabatan Ari Askhara secara paksa dan kasus tersebut menarik sorotan publik dan juga merembet ke isu lain terkait Ari Askhara, baik dalam kinerja Ari Askhara selama menjadi dirut Garuda Indonesia ke harta kekayaan dan juga isu skandal wanita simpanan Ari Askhara dengan salah satu pramugari Garuda Indonesia. Kemudian banyak kebijakan Ari ASkhara yang dinilai kontroversial beberapa diantaranya yang diungkapkan para awak kabin Garuda Indonesia di hadapan publik, diantaranya yakni
1.    Memindah para bawahan yang melakukan kesalahan, menurut awak kabin Garuda Indonesia jika mereka melakukan kesalahan, manajemen Garuda Indonesia akan langsung memindah tugaskan para awak kabin dan seua itu membuat para awak kabin merasa terancam.
2.    Bekerja diluar batas, layanan Jakarta-Sydney seharusnya 3 hari, tapi menjadi PP (pulang-pergi). Hal tersebut memberi dampak yang tidak baik kepada awak kabin dam membuat sejumlah awak kabin mengalami sakit dan menjalani perawatan di RS.
3.    Tak diberi fasilitas penginapan, seperti pramugari yang tidak diberi fasilitas penginapan saat melayani penerbangan ke Australia yang membutuhkan waktu 18 jam perjalanan.
4.    Mengubah rute penerbangan, yang mana Zaenal Muttaqin mengatakan rute Jakarta-Amsterdam menjadi Bali-Medan-Amsterdam
5.    Live acoustic di pesawat

Menurut pendapat saya, dengan sederet kasus tersebut akan membuat kepercayaan publik menurun terhadap kinerja Garuda Indonesia. Pasca setelah penyelundupan onderdil motor gede Harley Davidson dan sepeda Brompton oleh mantan dirut PT. Garuda Indonesia hal tersebut juga pasti membuat PT. Garuda Indonesia mengalami kerugian. Selain itu kebijakan-kebijakan lain yang kurang manusia sepeti jam terbang yang melewati batas. Jam kerja yang melewati batas ini juga kurang baik bagi awak kabin Garuda Indonesia dan bisa jadi membuat sejumlah awak kabin mengalami sakit. Karena mereka manusia bukan robot yang tidak membutuhkan waktu istirahat.

Kebijakan-kebijakan Ari Askhara yang sewenang-wenang ini akan membuat sebuah organisasi tidak berkembang dan tidak akan berjalan dengan baik karena didasari oleh kepentingan Ari askhara sendiri, sehingga jelas akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan para aawak kabin Garuda Indonesia. Dengan sederet kasus dan kebijakan yang sewenang-wenang ketika dipimpin mantan dirut, Ari Askhara, Garuda Indonesia memerlukan strategi untuk berbenah dalam mengelola kembali kebijakan-kebijakan dan sebagainya agar mendapat kepercayaan dari publik.

Menurut saya untuk memperbaikinya hal pertama yang dapat dilakukan PT. Garuda Inonesia harus melakukan perombakan direksi secara besar-besaran. Selain itu budaya organisasi nepotisme harus diberantas terlebih dahulu agar organisasi dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga tujuan dari organisasi tercapai.

Hama tanaman yang menempel pada tanaman sehat harus dicabut hingga ke akar-akarnya sehingga tidak tumbuh lagi. Begitu pula dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Jika hanya kepalanya saja yang dicabut, akar-akarnya masih bisa tumbuh dan berkembang lagi sehingga praktek serupa bisa saja terjadi lagi.

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat melibatkan KPK dalam penyaringan direksi Garuda Indonesia. Keterlibatan KPK ini bertujuan agar direksi yang terpilih terhindar dari segala macam kepentingan yang nantinya akan merugikan perusahaan terutama dari praktik korupsi. Sehingga perusahaan mendapatkan kepercayaan publik kembali, dapat tumbuh secara berkesinambungan, dan tentu saja memperoleh keuntungan.

No comments:

Post a comment