Semarang, SoearaMoeria.Com
Lembaga
Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) bekerja
sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan didukung oleh
Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade
(DFAT) sedang melaksanakan program Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan
Masyarakat Daerah dalam Kesiapsiagaan Bencana Menuju Tanggap Darurat yang
Cepat, Tepat, dan Efektif (SLOGANSTEADY), di mana salah satu tahapan yang akan
dilaksanakan adalah mengadakan serangkaian kegiatan, mulai dari TTX (Table
Top Exercise), CPX (Command Post Exercise) dan FTX (Field Training
Exercise) untuk mendorong sistem dan mekanisme yang efektif dalam
menghadapi keadaan darurat bencana di wilayah sasaran.
Tujuannya untuk meningkatkan
keterampilan dan pemahaman para pihak dalam menghadapi situasi darurat bencana
di wilayahnya, tersusunnya skenario yang akan dilaksanakan dalam serangkaian
kegiatan TTX dan CPX.
Tujuan berikutnya
tersedianya informasi terkait pembagian peran antar aktor dan kebutuhan sumber daya
yang akan digunakan dalam melaksanakan serangkain kegiatan yang dimaksud, tersedianya
informasi kesenjangan sumber daya yang akan digunakan dalam TTX dan CPX. Dan munculnya
kesepakatan dari para pihak untuk menentukan jenis kejadian dan lokasi
dilaksanakannya gladi lapang.
Narasumber pada
kegiatan workshop adalah: BNPB, BPD Provinsi Jawa Tengah dan BBMKG Jawa
Tengah.
Kegiatan ini
adalah lanjutan program pedampingan LPBI NU selama 2 tahun di kabupaten Jepara
dan Kudus dan telah menghasilkan beberapa dokumen penting di antaranya kajian
risiko kabupaten, mekanisme penanganan darurat bencana, SOP peringatan dini, SOP
kedaruratan bencana tingkat Kabupaten, rencana kontinjeni banjir tingkat desa
di 2 Kabupaten, dan juga adanya tim relawan desa yang telah dilatih pada
program tersebut.
Kepala Pelaksana
BPBD Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Adi Prabowo selaku Sekretaris Kabag TU mengapresiasi
kegiatan LPBI NU membantu dalam pegurangan risiko bencana yang ada di Jawa
Tengah.
“Pemerntah sangat
terbantu dan manfaat yang di terima oleh masing- masing kabupaten dalam hal
kebencanaan,” tandas Adi.
Di Jawa Tengah
menurut data yang ada di BPBD ada 586 kejadian bencana sampai dengan 7 Maret
2018. “Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara masyarakat, dunia usaha, stakeholder
dan organisasi yang lain, untuk ikut berkomitmen dalam penaggulangan bencana,
karena tidak mungkin semua itu hanya di tumpukan lewat BPBD saja,” tambahnya.
Workshop dibuka
oleh Direktur Kesiapsagaan BNPB, Eni Supartini Kasubdit Perencanaan dan
Kesiapsiagaan yang menyampaikan sebagaimana amanat UU No.24 tahun 2007 yang
meliputi penanganan pra, saat dan pasca bencana.
Berdasarkan kajian
risiko bencana yang disusun BNPB terdapat daerah -daerah yang terpapar
bencana yang berada di seluruh propinsi dan kabupaten kota yang ada di
Indonesia dan ada sekitar 600 bencana dalam 2 bulan.
Hasil penelitian
dari Jepang bahwa prosentasi keselamatan jiwa orang yang terkena risiko bencana
adalah diri sendiri 35%, keluarga 31,9%, teman 28,1 %, orang
lewat 2,6 %, tim SAR 1,7 %, lainnya 0,9 %.
Selain itu
penguatan kesiapsiagaan di kalangan masyarakat itu perlu di adakan pelatihan
yang berjenjang dan berkelanjutan sehingga para relawan lebih berkompetensi
dalam penanggulangan bencana.
“Kami bangga
dengan LPBI NU yang selalu konsern dalam melaksanakan pengurangan risiko
bencana berbasis masyarakat,” puji dia.
Peserta workhop
adalah organisasi perangkat daerah (OPD), Polres, Kodim, dan para pihak yang
terkait dengan penanggulangan bencana. Kegiatan dilaksanakan Rabu-Jumat
(7-9/3/2018) di Hotel Pandanaran Semarang. (an)
