BNPB : Kami Bangga dengan LPBINU Aktif Mengurangi Risiko Bencana

Semarang, SoearaMoeria.Com

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan didukung oleh Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade  (DFAT) sedang melaksanakan program Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Daerah dalam Kesiapsiagaan Bencana Menuju Tanggap Darurat yang Cepat, Tepat, dan Efektif (SLOGANSTEADY), di mana salah satu tahapan yang akan dilaksanakan adalah mengadakan serangkaian kegiatan, mulai dari TTX (Table Top Exercise), CPX (Command Post Exercise) dan FTX (Field Training Exercise) untuk mendorong sistem dan mekanisme yang efektif dalam menghadapi keadaan darurat bencana di wilayah sasaran.

Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman para pihak dalam menghadapi situasi darurat bencana di wilayahnya, tersusunnya skenario yang akan dilaksanakan dalam serangkaian kegiatan TTX dan CPX.

Tujuan berikutnya tersedianya informasi terkait pembagian peran antar aktor dan kebutuhan sumber daya yang akan digunakan dalam melaksanakan serangkain kegiatan yang dimaksud, tersedianya informasi kesenjangan sumber daya yang akan digunakan dalam TTX dan CPX. Dan munculnya kesepakatan dari para pihak untuk menentukan jenis kejadian dan lokasi dilaksanakannya gladi lapang.

Narasumber pada kegiatan workshop adalah: BNPB,  BPD Provinsi Jawa Tengah dan BBMKG Jawa Tengah. 

Kegiatan ini adalah lanjutan program pedampingan LPBI NU selama 2 tahun di kabupaten Jepara dan Kudus dan telah menghasilkan beberapa dokumen penting di antaranya kajian risiko kabupaten, mekanisme penanganan darurat bencana, SOP peringatan dini, SOP kedaruratan bencana tingkat Kabupaten, rencana kontinjeni banjir tingkat desa di 2 Kabupaten, dan juga  adanya tim relawan desa yang telah dilatih pada program tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Adi Prabowo selaku Sekretaris Kabag TU mengapresiasi kegiatan LPBI NU membantu dalam pegurangan risiko bencana yang ada di Jawa Tengah.

“Pemerntah sangat terbantu dan manfaat yang di terima oleh masing- masing kabupaten dalam hal kebencanaan,” tandas Adi.

Di Jawa Tengah menurut data yang ada di BPBD ada 586 kejadian bencana sampai dengan 7 Maret 2018. “Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara masyarakat, dunia usaha, stakeholder dan organisasi yang lain, untuk ikut berkomitmen dalam penaggulangan bencana, karena tidak mungkin semua itu hanya di tumpukan lewat BPBD saja,” tambahnya.

Workshop dibuka oleh Direktur Kesiapsagaan BNPB, Eni Supartini Kasubdit Perencanaan dan Kesiapsiagaan yang menyampaikan sebagaimana amanat UU No.24 tahun 2007 yang meliputi penanganan pra, saat dan pasca bencana.

Berdasarkan kajian risiko bencana yang disusun BNPB terdapat daerah -daerah yang terpapar bencana yang berada di seluruh propinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia dan ada sekitar 600 bencana dalam 2 bulan.

Hasil penelitian dari Jepang bahwa prosentasi keselamatan jiwa orang yang terkena risiko bencana adalah diri sendiri 35%,  keluarga 31,9%,  teman 28,1 %,  orang lewat 2,6 %, tim SAR 1,7 %, lainnya 0,9 %.

Selain itu penguatan kesiapsiagaan di kalangan masyarakat itu perlu di adakan pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan sehingga para relawan lebih berkompetensi dalam penanggulangan bencana.

“Kami bangga dengan LPBI NU yang selalu konsern dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat,” puji dia.

Peserta workhop adalah organisasi perangkat daerah (OPD), Polres, Kodim, dan para pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana.  Kegiatan  dilaksanakan  Rabu-Jumat (7-9/3/2018) di Hotel Pandanaran Semarang. (an)