 |
| Ali Achmadi. Foto: Koleksi pribadi. |
Oleh : Ali Achmadi, Praktisi Pendidikan, Peminat Masalah Sosial. Tinggal di Pati
Bicara soal gaji guru, kita sering terjebak pada satu kalimat sakti: “Guru harus sejahtera.” Kalimat yang terdengar mulia. Nyaris suci. Seperti tidak boleh dibantah. Masalahnya, kalimat itu sering dipakai seperti doa tanpa cermin. Kita sibuk menunjuk ke Finlandia. Ke Jerman. Gaji guru tinggi. Fasilitas lengkap. Hidup layak.
Lalu kita lupa satu hal sederhana: di sana, yang lolos jadi guru itu bukan yang “kebetulan dapat lowongan.” Itu profesi yang disaring seperti mau masuk badan intelijen. Ketat. Dalam. Dan tidak semua orang kuat bertahan.
Sementara di sini? Kadang—tidak semua, tapi cukup banyak— yang penting sarjana. Yang penting ada jam kosong. Yang penting ada yang mau digaji seadanya.
Dan anehnya, setelah masuk lewat pintu yang longgar, kita menuntut hasil seperti mereka yang masuk lewat gerbang baja. Guru ASN dan honorer protes ke pemerintah. Guru swasta menuntut yayasan. Seolah-olah kesejahteraan itu bisa berdiri sendiri, tanpa ditopang kualitas, disiplin, dan seleksi yang jujur sejak awal.
Padahal kenyataannya lebih sederhana—dan mungkin lebih pahit: Negara atau yayasan tidak sedang menolak menyejahterakan guru. Mereka sedang bingung: yang mana dulu yang harus disejahterakan? Karena ketika semua orang bisa jadi guru, maka profesi itu kehilangan satu hal penting: nilai tawarnya.
Pemerintah sering dituduh pelit. Yayasan sering dituduh kejam. Padahal mungkin keduanya cuma sedang bingung. Bagaimana mau menggaji tinggi secara merata, kalau kualitasnya masih seperti undian berhadiah? Hari ini dapat guru inspiratif. Besok dapat guru “silakan buka LKS halaman sekian, saya ada urusan lain.”
Di negara-negara yang kita kagumi itu, guru mahal bukan karena kasihan. Tapi karena langka. Langka karena sulit masuknya. Langka karena standar dijaga. Langka karena yang bertahan memang berkualitas. Di sana, jadi guru itu sulit. Di sini, kadang hanya pelarian.
Di sini, kita ingin hasil yang sama tapi tanpa berani menutup pintu seleksi. Kita ingin dihargai tinggi, tapi alergi dievaluasi. Kita ingin disebut profesi mulia, tapi berat ketika diminta profesional.
Jadi mungkin, sebelum protes diarahkan ke pemerintah atau yayasan, ada baiknya satu pertanyaan kecil diajukan ke diri sendiri: Kalau hari ini seleksi guru dibuat seketat itu— apakah kita masih berdiri di dalam, atau justru ikut antre lagi dari luar?
Kini sudah waktunya jujur. Di sekolah swasta, konsep “flat pay” itu kebijakan yang tidak realistis. Guru Grade A—yang kelasnya hidup dan disiplin, muridnya berkembang, inovasinya jalan— wajib digaji tinggi. Biar jadi magnet. Biar jadi standar.
Tapi Guru Grade E? Yang masih datang telat, sering absen, tidak update ilmu, gagap teknologi tapi alergi belajar? Jangan disamakan. Kalau disamakan, itu bukan keadilan. Itu penghianatan bagi yang benar-benar bekerja.
Mari kita balik logikanya. Kalau sekolah swasta harus profesional seperti perusahaan, maka guru juga harus siap dinilai seperti profesional. Ada target. Ada evaluasi. Ada konsekuensi. Bukan sekadar “yang penting hadir.” Sejahtera itu memang hak. Tapi layak harus dibuktikan. (*)
