Luncurkan Film dan Buku, Penanda Bawaslu Siap Awasi Pemilu

Bawaslu Jepara gelar bedah buku. (Foto: Istimewa)

Jepara, soearamoeria.com - Bawaslu Jepara meluncurkan film penanganan pelanggaran “Dunduman” sekaligus bedah buku “Historia Pengawas Pemilu di Kota Ukir pada Senin (1/8/2022). Peluncuran film merupakan  upaya Bawaslu Jepara dalam mensosialisasikan pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu. Sedangkan peluncuran buku untuk mendokumentasi kinerja pengawas dari tahun 2004-2019. Dua Kegiatan tersebut sebagai titik awal untuk mengawasi pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2024. 

Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko mengatakan tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu sudah dimulai. Bawaslu Jepara sudah siap untuk mengawasi dan mencegah potensi pelanggaran. Momen ini Bawaslu melaunching film yang berjudul “Dunduman” yang diresmikan secara serentak bersama 35 Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah secara daring. Sedangkan buku yang berjudul “Historia Pengawas Pemilu di Kota Ukir” diluncurkan bersama  jajaran anggota, hadir pula Eks Pengawas Pemilu Kabupaten dari tahun 2004-2018, serta perwakilan dari Pawarta Jepara. 

“Pendaftaran Parpol peserta Pemilu sudah dimulai. Kami sudah siap untuk mengawasi dan kami luncurkan film dan buku,” kata Sujiantoko. 

Film Dunduman paparnya merupakan film yang memberikan pemahaman pada masyarakat apabila terdapat pelanggaran Pemilu. Di dalamnya masyarakat dapat mengetahui tata cara melakukan pelaporan ke Bawaslu. Film berpegang pada Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu. Bawaslu Jepara selalu mengharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran. 

Sedangkan terbitnya buku menurutnya adalah bagian dari mendokumentasikan data atau proses pengawasan yang dianggap penting. Sujiantoko menandaskan sejarah tidak boleh dilupakan. “Dengan adanya buku kini publik mengetahui proses pengawasan pemilu maupun Pilkada 2004 – 2019,” jelasnya. 

Serahkan buku untuk pembedah. (Foto: Istimewa)

Ia berharap buku tersebut sebagai sumber literasi dan referensi bagi perguruan tinggi maupun peneliti untuk membuat karya ilmiah. Di dalam buku ini terdapat peristiwa yang menarik serta dinamika pengawasan 2004-2019. “Hal ini dapat dijadikan evaluasi baik dari Bawaslu maupun masyarakat serta pentingnya pengawasan,” pungkasnya.  

H. Mashudi, mantan Ketua Panwaskab 2004 juga memberikan tanggapan. Dikemukakan, budaya literasi penting, dan partisipasi masyarakat juga penting. Dalam launching buku ia menceritakan dinamika pengawas pada 2004. “Panwaskab 2004 merupakan masa awal sebagai masa perjuangan. Suksesnya pengawas bukan pada banyaknya penanganan pelanggaran namun ketika tidak ada laporan. Pengawasan mesti berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.  

Ditambahkan kerja Bawaslu juga harus sesuai dengan norma dan menjaga netralitas sehingga Pemilu menjadi progresif dan berjalan demokratis. 

Hal senada dikemukakan Sukardi. Ia mengapresiasi Bawaslu dalam waktu singkat dapat menerbitkan buku. “Buku ini dapat sebagai pemantik bagi penulis lain. Kemudian buku sejarah pengawas ini merupakan titik awal membuat buku berseri,” ungkapnya. 

Ia berpesan agar Bawaslu tetap semangat. Apabila terdapat kritik hal itu merupakan bukti bahwa Bawaslu bekerja. “Buku ini untuk kepentingan bersama dan sebagai pemantik untuk menerbitkan episode selanjutnya,” tutupnya. (ip)