 |
| Rakormanda Pemerintah RI - Unicef tahun 2020. |
Dalam sambutannya, kepala Bappeda Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo menyampaikan paparan pelaksanaan program kerjasama Pemerintah RI – Unicef dalam mendukung rencana pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Implementasi kerjasama Unicef di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari tiga program yaitu : pertama, program kesehatan ibu anak dan gizi yang meliputi gizi, kesehatan ibu, bayi, dan anak, imunisasi, dan penguatan sistem kesehatan; kedua, program pendidikan yang meliputi pendidikan inklusi dan pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan pengembangan tindak lanjut Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM); dan ketiga program perlindungan anak yang meliputi penguatan lingkungan pendukung, layanan perlindungan anak, serta sikap dan perilaku beresiko.
“Kami atas nama pemerintah merasa senang dan berterima kasih karena output program terlaksana sebagaimana direncanakan dalam country program action plan 2020. Unicef telah memberikan kontribusi pada pembangunan sumber daya manusia di Jawa Tengah,” tuturnya.
Rakorman kali ini membahas capaian pelaksanaan kegiatan program kerjasama Pemerintah RI – Unicef di provinsi Jawa Tengah tahun 2019 – 2020 yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing mitra pelaksanan program, meliputi LPPM UNDIP pada program kesehatan ibu anak dan gizi, LPPM ITB Semarang pada program penanganan anak tidak sekolah (ATS), Yayasan Setara pada program perlindungan anak, dan LP Ma’arif PWNU Jawa Tengah pada program pendidikan inklusif.
LP Ma’arif PWNU Jawa Tengah yang diwakili oleh Miftahul Huda melaporkan program pendidikan inklusi yang dilaksanakan di empat kabupaten yaitu Kebumen, Banyumas, Semarang, dan Brebes. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelatihan manajemen perubahan madrasah/sekolah inklusif, workshop kurikulum pendidikan inklusif, penjas adaptif dan futbolnet, kampanye pendidikan pendidikan inklusif bersama 12 lembaga komunitas di 4 kabupaten sasaran, Inisiasi pendidikan inklusif di perguruan tinggi (IAINU Kebumen, UNU Purwokerto, UIN Walisongo), Penyusunan modul pendidikan inklusi, Workshop SIPBM di 3 kabupaten (Kebumen, Banyumas, Semarang), Festival pendidikan inklusi, monitoring bersama pemangku kebijakan, penguatan guru pendamping khusus (GPK), TOT fasilitator pendidikan inklusi tingkat provinsi, capacity building fasilitator inklusi kabupaten, pendampingan (mentoring) madrasah inklusif, kampanye pendidikan inklusi di 8 titik di Jawa Tengah, digitalisasi modul pendidikan pendidikan inklusi.
Miftahul Huda menambahkan bahwa daya dukung dan dampak sangat terasa bagi 4 kabupaten penerima manfaat program pendidikan inklusi. Daya dukung yang terlihat di kabupaten Kebumen di antaranya Bupati Kebumen mengeluarkan SK nomor 050/122 tahun 2018 tentang Pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Kebumen, Dinas Pendidikan Kebumen telah menunjuk madrasah dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kebumen yang difasilitasi perintisannya oleh Dinas Pendidikan Kebumen tahun 2019, dan deklarasi Kebumen inklusi pada acara festival kebumen inklusif pada tahun 2019.
Di Banyumas, terdapat 625 sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusi yang disiapkan pemda Banyumas, terdiri tingkat PAUD/TK ada 36 unit, SD/MI ada 540 unit, SMP/MTs ada 42, dan tingkat SMA/MA/SMK ada 3 unit, pelaksanaan gebyar pendidikan inklusi tahun 2017, 2018, 2019, dan dilaksanakannya pelatihan pendidikan inklusi bagi guru sekolah/madrasah oleh Dinas Pendidikan Banyumas.
Sedangkan di Kabupaten Semarang, Kepala Dinas Pendidikan Kab Semarang mengeluarkan SK nomor 460/1666.A/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kab Semarang, dan dilaksanakan festival pendidikan inkusif tahun 2019.
Hal yang sama juga terjadi di Brebes, di antaranya dilaksanakan deklarasi Brebes inklusif pada acara festival pendidikan inklusi tahun 2019, Bupati Brebes mengeluarkan mengeluarkan SK nomor 050/150 tahun 2020 Pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Brebes dan menganggarakan 400 juta untuk program pendidikan inklusi, Dinas Pendidikan Kab Brebes menunjuk sekolah sebagai pilot inklusi di Brebes dan memfasilitasi tim fasilitator inklusi untuk melakukan monitoring dan pendampingan di madrasah dan sekolah inklusif di Kab Brebes, serta terlaksananya pendataan masyarakat melalui program SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) yang memudahkan pelacakan keberadaan ABK.
Sementara di tingkat provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan SK nomor 4421.3/06356 tentang Petunjuk Teknis PPDB SMAN dan SMKN Prov Jateng tahun pelajaran 2020/2021 yang memberikan peluang bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk mendaftar dan diterima di SMAN dan SMKN.
“Program pendidikan inklusi sudah terlaksana 100 persen. Kami merasa terbantu ketika di tahun ini Dikbud Jateng mengeluarkan Juknis PPDB yang memberi kesempatan ABK melanjutkan di SMAN dan SMKN. Yang penting untuk dilakukan adalah percepatan replikasi di kabupaten / kota di Jateng mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi sehingga layanan pendidikan yang inklusif bagi para ABK semakin mudah didapatkan,” jelas Huda.
Selama implementasi, LP Ma’arif telah memiliki modul yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan inklusif di sekolah dan madrasah serta mempunyai tim fasilitator tingkat provinsi yang siap memfasilitasi implementasi pendidikan inklusi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah dan fasilitator kabupaten di kabupaten Kebumen, Banyumas, Semarang, dan Brebes.
Dan di waktu akhir program kerjasama LP Maarif – Unicef, tim LP Maarif PWNU Jawa Tengah terpilih sebagai ketua dan sekretaris Forum Pendidik Madrasah Inklusi (FPMI) yang dibentuk oleh Kemenag RI, yaitu Supriyono (Kepala MI Maarif Keji), dan Fakrudin Karmani (Wakil Ketua LP Maarif PWNU Jawa Tengah).
Rakomanda Jateng ini melibatkan Kemenag Jawa Tengah, Bappeda Jawa Tengah, Kemenkumham Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Dispermardes Dukcapil Jawa Tengah, dan Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinpermades dari Kabupaten Klaten, Blora, Sragen, Banyumas, Brebes, Rembang, Kota Semarang, Surakarta, dan Pekalongan.
Zoom meeting ini juga diikuti Kasubdit Pendidikan Ditjen Bina Bangda Kemendagri, dan tim Unicef yang diwakili oleh Armunanto, Naning Pudji Julianingsih, dan Supriono Subakir. Hadir pula mitra Unicef LPPM UNDIP, LPPM ITB Semarang, Yayasan Setara, dan LP Ma’arif PWNU Jawa Tengah. (hi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar