 |
| Webinar Corporate University (CorpU) Series 2026 diikuti oleh 792 peserta dari berbagai instansi. |
Semarang, soearamoeria.com - Ruang lantai 2 Gedung A Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Semarang tampak sibuk pada Kamis, 30 April 2026. Sejak pagi, peserta mulai berdatangan, sementara ratusan lainnya telah terhubung melalui platform daring. Webinar Corporate University (CorpU) Series 2026 itu diikuti oleh 792 peserta dari berbagai instansi.
Acara ini dipandu oleh Dr. Muh Khamdan, widyaiswara Bapelkum Semarang, Kementerian Hukum. Ia membuka diskusi dengan menyoroti perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) yang semakin fleksibel. Menurut dia, skema work from home (WFH) bukan lagi pilihan sementara.
“WFH harus dipahami sebagai bagian dari transformasi birokrasi,” ujar Khamdan dalam pengantarnya. Ia menilai pola kerja ini menuntut ASN untuk lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan kerja yang dinamis.
Tema yang diangkat dalam webinar ini menitikberatkan pada pembentukan karakter ASN yang adaptif, tech savvy, dan eco-friendly. Ketiga aspek tersebut diposisikan sebagai fondasi menuju ASN yang robust pada 2030.
Narasumber utama, Analisa Widyaningrum, founder APDC dan konsultan psikologi klinis, menyoroti aspek kesiapan mental dalam menghadapi sistem kerja baru. Ia mengatakan bahwa tantangan terbesar bukan pada teknologi, melainkan pada kemampuan individu untuk beradaptasi.
Menurut Analisa, kemampuan tech savvy tidak cukup dimaknai sebagai penguasaan perangkat digital. “Hal yang lebih penting adalah bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja,” katanya.
Dari sisi kebijakan, Reisyana Nelwan Dhani dan Esty Kartika Wulandari dari Biro SDM Kementerian Hukum memaparkan strategi pengembangan sumber daya manusia. Keduanya menekankan pentingnya sistem manajemen ASN yang fleksibel dan berbasis kompetensi digital.
Mereka juga menyinggung perlunya keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan pegawai. Dalam konteks WFH, pengelolaan kinerja dinilai harus lebih terukur dan berbasis output.
Sementara itu, Amin Salasa dari BSK Hukum menyoroti kesiapan kelembagaan. Ia menyebut bahwa digitalisasi birokrasi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas individu ASN.
Diskusi berlangsung interaktif dengan sejumlah pertanyaan dari peserta. Beberapa di antaranya menyoroti tantangan implementasi WFH di daerah serta strategi menjaga disiplin kerja.
Aspek eco-friendly turut menjadi perhatian dalam webinar ini. Pola kerja jarak jauh dinilai mampu mengurangi mobilitas harian dan berkontribusi pada penurunan jejak karbon.
Menutup kegiatan, Khamdan menegaskan bahwa ASN masa depan dituntut tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan. Webinar ini menjadi bagian dari upaya membangun fondasi ASN yang siap menghadapi tantangan menuju 2030. (ah)
