 |
| Ali Achmadi. Foto: Koleksi pribadi. |
Oleh : Ali Achmadi, Peminat Masalah Sosial, Tinggal di Pati
KPK : "Halo selamat malam Pak Wali..."
Pak Wali : "Halo selamat malam juga, maaf ini dengan siapa?"
KPK : "Saya dari tim KPK besok mau OTT terhadap bapak."
Pak Wali : Oh iya sekarang saya persiapkan dulu segala sesuatunya pak.
Kalimat itu, kalau benar terjadi, mungkin akan jadi inovasi terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi. Lebih modern dari e-government. Lebih transparan dari open budgeting. Bahkan lebih manusiawi—katanya.
Usulan itu datang dari seorang anggota DPR dan seorang penjabat bupati di Cilacap. Intinya sederhana: kalau Komisi Pemberantasan Korupsi mau melakukan OTT, sebaiknya telepon dulu pejabat yang akan ditangkap. Supaya siap. Supaya tidak kaget. Supaya mungkin bisa merapikan rambut? Atau lebih penting lagi: merapikan “yang harus dirapikan."
Saya membayangkan skenarionya.
“Pak, besok kami datang ya, sekitar jam 10 pagi.”
“Oh siap, Pak. Nanti saya tunggu. Mau sekalian kopi atau teh?”
“Air putih saja, Pak. Kami lagi bersih-bersih negeri.”
“Baik, Pak. Sekalian saya bersihkan meja dulu.”
Meja. Lemari. Brankas. Transfer. Jejak digital.
Semua dibersihkan. Negara jadi bersih. KPK tidak perlu kerja keras. Semua sudah disterilkan sebelum datang. Luar biasa. Ini bukan lagi operasi tangkap tangan. Ini operasi tangkap jadwal.
Ada satu hal yang mungkin lupa dipahami. OTT itu bukan sekadar menangkap orang. Tapi menangkap momen. Menangkap bukti hidup. Menangkap transaksi yang masih hangat—yang kalau didiamkan satu jam saja bisa berubah jadi “tidak pernah terjadi”. Korupsi itu bukan acara kondangan yang bisa dikirimi undangan H-1.
Korupsi justru hidup dari kejutan. Dari ruang gelap. Dari bisik-bisik. Dari transaksi yang selalu berharap tidak ada yang melihat. Lalu sekarang diminta untuk diberi notifikasi?
Mungkin kita memang sudah terlalu lama hidup dalam budaya “permisi”. Mau salah pun permisi. Mau melanggar pun permisi. Mau ditangkap pun minta dikabari dulu. Ini bukan soal prosedur. Ini soal mentalitas. Mentalitas yang menganggap hukum itu bukan sesuatu yang harus ditaati, tapi sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Bahkan dijadwalkan.
Kalau logika ini diteruskan, mungkin ke depan akan ada fitur baru:
“Pilih waktu penangkapan.”
“Reschedule OTT.”
“Cancel karena ada acara keluarga.”
Atau sekalian saja dibuat aplikasi. OTT Online. Klik. Pilih tanggal. Pilih lokasi. Pilih outfit.
Yang lebih menarik, usulan ini mungkin lahir dari niat yang katanya baik: agar tidak ada “kegaduhan”, agar tidak ada “drama”. Padahal justru di situlah masalahnya. Korupsi itu terlalu lama dipelihara tanpa kegaduhan. Terlalu sering berjalan mulus tanpa drama.
Tiba-tiba ketika ditangkap diam-diam, justru dianggap terlalu mengejutkan.
Kita ini aneh. Ketika korupsi terjadi bertahun-tahun, kita diam. Ketika ditangkap mendadak, kita protes: “kok tidak sopan?” Seolah-olah yang harus dijaga adalah perasaan koruptor, bukan uang rakyat.
Negara ini tidak kekurangan aturan. Yang kurang itu rasa malu. Dan yang lebih kurang lagi: rasa takut.
Usulan seperti ini bukan sekadar lucu. Ia membuka jendela cara berpikir. Bahwa hukum masih dianggap bisa diajak kompromi. Bahwa penegakan hukum masih dianggap harus “menghormati kenyamanan” pelaku.
Padahal sederhana saja. Kalau tidak mau kaget ditangkap, ya jangan korupsi. Tidak perlu menunggu telepon dari KPK. Tidak perlu menunggu janji temu. Tidak perlu menunggu hari baik.
Penangkapan itu memang tidak sopan. Karena korupsi pun tidak pernah sopan kepada rakyat, bangsa dan negara. (*)
